Gubernur Khofifah pastikan seleksi PPPK di Jatim adil dan transparan

Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis pada 2 - 4 April 2023 berlangsung adil dan transparan.   

"Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan PPPK di lingkungan Pemprov Jatim tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Peserta jangan mempercayai pihak tertentu yang menjanjikan kelulusan," katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
 
Total sebanyak 2.002 peserta akan mengikuti seleksi kompetensi PPPK di lingkungan pemprov setempat, bahkan Khofifah menegaskan setiap peserta punya peluang sama. 

"Insya Allah seleksi dilakukan seadil dan setransparan mungkin. Jadi jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tetap jaga sportivitas," ujarnya.
 
Para peserta tersebut memperebutkan 442 formasi yang tersebar pada 59 unit kerja perangkat daerah. 

Jumlah formasi meliputi 60 nomenklatur jabatan fungsional di semua jenjang pendidikan. Antara lain 300 alokasi formasi sarjana, 50 alokasi diploma dan 92 alokasi SMA/SMK. 

Pelaksanaan seleksi kompetensi dilakukan di beberapa lokasi. Terbanyak mengikuti tes di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Surabaya, yaitu sebanyak 1974 peserta. 

Tes juga diselenggarakan di luar Provinsi Jatim, meliputi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Palangka Raya, yang dijadwalkan berlangsung 19 Maret 2023 dengan jumlah peserta 1 orang, BKN Pusat Jakarta pada 28 Maret 2023 dengan jumlah peserta 11 orang.

Selain itu di UPT BKN Semarang tanggal 31 Maret 2023 dengan peserta 5 orang, Kantor Regional III BKN Bandung tanggal 1 April 2023 diikuti 3 peserta, serta Kantor Regional I BKN Yogyakarta tanggal 4 April 2023 diikuti 8 peserta. 

Mengingat persaingannya ketat, Gubernur Khofifah mengimbau agar seluruh peserta menyiapkan diri. 

"Tolong disiapkan sesuai dengan petunjuk yang ada. Mulai dari banyak belajar dan membaca, survei lokasi, riset formasi, sampai pakaian yang akan dikenakan, bisa dipikirkan mulai dari sekarang," katanya. 

Mantan Menteri Sosial itu menyarankan para peserta mengikuti perkembangan informasi di situs web bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-PPPK2022. 

"Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka sistem yang berlaku adalah informasi terakhir," tuturnya.