Surabaya - Sebanyak 20 anggota DPRD Surabaya yang menamakan diri Kelompok 20 akan melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran hibah pemerintah kota sebesar Rp250 juta untuk kegiatan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia ke Gubernur Jawa Timur. "Selain mengadu ke gubernur, juga ke Badan Pemeriksa Keuangan," kata anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Surabaya Erick Reginal Tahalele, Sabtu. Ia mengatakan permintaan Kelompok 20 adalah Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang juga Ketua ADEKSI memberikan penjelasan soal aliran dana hibah dari pemkot itu, yang hingga kini belum mendapat tanggapan. "Sama sekali tidak ada penjelasan mengenai dana hibah tersebut, dan kami akan laporkan ke gubernur dan BPK agar dilakukan audit investigasi terkait dana ADEKSI," katanya. Akibat belum adanya penjelasan secara tertulis soal anggaran ADEKSI, lanjut Erick, menyebabkan Kelompok 20 memboikot rapat paripurna DPRD sebanyak dua kali dengan agenda pengesahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Surabaya 2010. Menurut dia, anggota dewan yang memboikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna DPRD pada Selasa (2/8) dan Jumat (5/8) bukan karena menghambat program pembangunan Surabaya, melainkan ada prosedur yang dilangkai pada rapat paripurna. "Ada prosedur yang dilangkai dan ada beberapa hal yang tidak dipertanggungjawabkan dulu, seperti penggunaan dana hibah yang diberikan pemkot kepada ADEKSI senilai Rp250 juta," katanya. Erick mengatakan kegiatan ADEKSI mendapatkan kucuran dana sebanyak tiga kali dari APBD, pertama DPRD dikenakan iauran yang diberikan kepada ADEKSI setiap tahunnya sebesar Rp40 juta. Kedua, lanjut dia, pemkot memberikan dana hibah kepada ADEKSI senilai Rp250 juta yang dicairkan pada 12 Mei 2010. "Pada saat yang sama, Ketua DPRD memerintakan kepada setiap anggota dewan agar anggaran bimbingan teknis (bimtek)-nya dipotong untuk dimasukkan kepada ADEKSI sebasar Rp4,5 juta," katanya. Menurut dia, uang untuk kegiatan ADEKSI diperkirakan hampir setengah miliar rupiah, namun semua itu tidak ada rincian anggaran yang jelas. Sekadar diketahui pada 14-16 Mei 2010, DPRD Surabaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADEKSI ke-IX yang digelar di Hotel JW Marriott. Mendapati hal itu, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana membantah bahwa pendanaan ADEKSI selama ini tidak transparan. "Jangan khawatir. 1.000 persen tidak ada masalah. Kita juga sudah diperiksa oleh BPK," katanya.
Kelompok 20 Laporkan Wishnu Atas Penyalahgunaan ADEKSI
Sabtu, 6 Agustus 2011 20:13 WIB