Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur memberikan intervensi dan bantuan kepada keluarga Yutriani di Jemur Gayungan I, yang sudah puluhan tahun menumpuk sampah di rumahnya.
"Kami pastikan rumah Yutriani bisa mendapat intervensi bedah rumah tahun ini. Termasuk pendataan anak-anaknya agar bisa diberikan intervensi kebijakan berupa akses pekerjaan," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Kamis. .
Sebelumnya diketahui permukiman kumuh berupa tumpukan sampah dibiarkan di sekitar rumah Yutriani selama lebih dari 20 tahun sehingga meresahkan tetangga dan warga sekitar.
Sudah beberapa kali warga sekitar juga membantu membersihkan tumpukan sampah tersebut namun tidak maksimal karena hanya bisa mengakses yang ada di pekarangan. Bahkan, warga pun beberapa kali melaporkan kejadian tersebut ke DPRD Kota Surabaya agar bisa diambil tindakan untuk menjamin kenyamanan warga sekitar.
Baca juga: Peringatan Hari Pers, Wawali Surabaya sebut media pilar penting bangun peradaban
Mendapati hal itu, Wawali Armuji langsung terjun ke lokasi, Rabu (15/2). Ia memastikan rumah ibunda Yutriana masuk dalam program bedah rumah di APBN 2023
Dalam kesempatan itu, Cak Ji, sapaan akrabnya, mengatakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya bergerak cepat membantu membersihkan sampah yang menumpuk di sekitar rumah Yutriana.
“Jadi ada respon cepat dari teman-teman DLH yang membantu membersihkan sampah-sampah itu,” kata Cak Ji.
Anggota Komisi C Pembangunan DPRD Surabaya Agung Prasodjo sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI tidak boleh kalah dengan masyarakat yang menyukai dirinya sendiri.
“Aturan hidup di masyarakat harus menjunjung tinggi norma kehidupan dan menghindari kerancuan. Harus ada ketegasan dari aparatur pemerintah. Jangan sampai persoalan seperti ini berlarut-larut. Kasihan warga sekitar,” katanya.
Puluhan tahun menumpuk sampah di rumahnya, Pemkot Surabaya beri pendampingan keluarga Yutriani
Kamis, 16 Februari 2023 8:36 WIB
Kami pastikan rumah Yutriani bisa mendapat intervensi bedah rumah tahun ini. Termasuk pendataan anak-anaknya agar bisa diberikan intervensi kebijakan berupa akses pekerjaan