Legislator: Sebagian besar Balai RW di Surabaya butuh intervensi pemerintah kota

Surabaya (ANTARA) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menilai sebagian besar Balai Rukun Warga (RW) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, membutuhkan intervensi dari pemerintah kota setempat.  

"Selama ini selalu terkendala karena alas hak, sehingga tidak bisa masuk dalam program APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," kata anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

Padahal, lanjut dia, selain Balai RW digunakan untuk kegiatan masyarakat, juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Artinya, lanjut dia, balai RW juga berfungsi sebagai tempat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan bernegara.

Hal itu disampaikan Arif Fathoni yang kerap dipanggil Cak Toni saat menanggapi usulan warga di acara kegiatan reses yang digelar di Rungkut Lor, Kecamatan Rungkut, Surabaya pada Rabu (25/1) malam.

Salah seorang warga Rukunt Lor, Lukman, saat itu mengusulkan, bahwa kondisi Balai RW saat ini membutuhkan intervensi pemerintah kota untuk dilakukan perbaikan.

Terhadap kendala ini, Cak Toni berharap perusahaan yang ada di Kecamatan Rungkut bisa berpartisipasi dengan menggunakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaannya untuk melakukan renovasi Balai RW.

Baca juga: Pimpinan DPRD: Kampung Ramah Anak di Surabaya perlu diwujudkan

Sehingga, lanjut dia, Balai RW yang semula banyak rusak menjadi layak untuk kegiatan warga maupun proses belajar mengajar untuk para anak-anak PAUD calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

"Saya berharap Wali Kota Surabaya bisa berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan agar menggunakan CSR-nya salah satunya untuk merenovasi balai RW yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar PAUD di Surabaya," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini.

Selain itu, Cak Toni juga berharap PT YeKaPe yang telah diakuisi oleh Pemkot Surabaya juga berkontribusi memberikan CSR-nya untuk terlibat dalam proses renovasi Balai RW yang ada di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar, agar warga bisa merasakan manfaatnya ketika YKP dan PT YeKaPe sudah diambil alih oleh Pemkot Surabaya.

"Mereka (PT YeKaPe) selama ini sudah meraih banyak keuntungan ketika menjalankan bisnis perumahan di Rungkut dan Gunung Anyar. Agar ada diferensiasi sebelum dan sesudah diakuisisi oleh Pemkot, saya berharap Pemkot bisa memerintahkan PT YeKaPe untuk menggunakan dana CSR-nya guna mendukung tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia.

Meskipun sudah ada peraturan daerah tentang CSR, namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih belum jelas antara pelaksanaan CSR dengan bantuan pihak kedua dalam pembangunan di Surabaya.

"Rungkut ini banyak korporasi nasional bahkan internasional, namun pelaksanaan CSR-nya hanya berfokus pada hal-hal yang kurang substansial. Saya berharap renovasi balai RW yang juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar PAUD juga bisa menjadi skala prioritas pelaksanaan CSR, agar industrialisasi yang ada bisa dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat setempat," kata Cak Toni.