Lima Pejabat Pemerintah Diculik di Pakistan

Quetta, Pakistan (ANTARA/AFP) - Gerilyawan-gerilyawan suku telah menculik lima pejabat pemerintah di Pakistan baratdaya untuk minta diakhirinya operasi militer di wilayah itu, beberapa pejabat mengatakan, Ahad. Penculikan-penculikan itu terjadi pada Ahad pagi sekali di distrik Sorange, sekitar 40 kilometer di selatan Quetta, ibu kota provinsi Baluchistan yang kaya minyak tapi miskin dan bergolak. Militer Pembebasan Baloch yang tidak sah itu telah mengaku bertanggungjawab, mengatakan penculikan itu merupakan pembalasan atas operasi militer baru terhadap penduduk Baloch di distrik Kohlu. "Lima pejabat dari Perusahaan Pengembangan Mineral Pakistan (PMDC) termasuk direktur proyeknya telah diculik oleh sejumlah orang bersenjata dari perkampungan tempat tinggal mereka," kata sekretaris dalam negeri provinsi itu, Zafarullah Baloch, pada AFP. Para pejabat itu telah dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tim telah dikirim untuk mencari mereka, Baloch menuturkan. Beberapa pejabat setempat juga telah mengkonfirmasi insiden itu dan mengutip sejumlah saksi yang mengatakan lebih dari 24 gerilyawan bersenjata dalam tiga kendaraan datang dan mengepung perkampungan tempat tinggal PMDC. Gerilyawan-gerilyawan itu menangkap kelima pejabat tersebut dengan todongan senjata dan juga membawa dua kendaraan pemerintah, kata para pejabat tersebut. Juru bicara Tentara Pembebasan Baloch, Meerak Baloch, yang berbicara melalui telpon satelit dengan kantor-kantor surat kabar di Qauetta, mengaku bertanggungjawab atas penculikan itu. "Penculikan pejabat pemerintah itu merupakan reaksi terhadap operasi militer yang baru dilancarkan di daerah Kohlu dan Chamalung dan semuanya akan dieksekusi satu per satu jika PMDC tidak menghentikan operasinya di daerah itu," kata juru bicara tersebut. Baluchistan telah melihat pertambahan dalam kekerasan belakangan ini, menderita karena gerilya separatis, kekerasan sektarian dan militan Taliban. Ratusan orang telah tewas sejak gerilyawan mengangkat senjata pada 2004 untuk meminta otonomi politik dan pembagian keuntungan yang lebih besar dari sumber alam seperti minyak, gas dan mineral wilayah itu.