Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendidikan untuk 2022 terealisasi Rp472,6 triliun yang dilakukan melalui belanja pemerintah pusat Rp171,5 triliun, Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp281,1 triliun, dan pembiayaan Rp20 triliun.
“Belanja pendidikan kita mencapai Rp472,6 triliun. Ini salah satu belanja terbesar di dalam APBN kita, terutama untuk belanja pemerintah pusat dalam bentuk membantu masyarakat miskin,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.
Realisasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp171,5 triliun terdiri dari non-Kementerian/Lembaga (K/L) Rp16,4 triliun dan K/L Rp155,2 triliun.
Untuk belanja pendidikan melalui K/L antara lain untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Rp11,1 triliun bagi 20,1 juta siswa, bidik misi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp10,8 triliun bagi 847,7 ribu mahasiswa, BOS (Biaya Operasional Sekolah) Rp9,5 triliun bagi 8,8 juta siswa dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS Rp12,7 triliun bagi 577,9 ribu guru.
Untuk belanja pendidikan melalui non-K/L antara lain Kartu Prakerja Rp16,4 triliun untuk biaya operasional, pelatihan dan insentif bagi 5 juta pekerja.
Sementara belanja pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) Rp281,1 triliun dimanfaatkan untuk BOS bagi 43,7 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi 5,9 juta peserta didik, Dana Transfer Umum (DTU) Rp155,7 triliun bagi gaji pendidik, BOP Kesetaraan bagi 565 ribu peserta didik dan TPG PNS bagi 1,06 juta guru.
Kemudian belanja anggaran pendidikan dari pembiayaan Rp20 triliun dimanfaatkan untuk beasiswa LPDP kepada 5,664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemenag bagi 231 mahasiswa dan 207 proyek riset.
