Tahun depan, Situbondo jadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional

Situbondo (ANTARA) - Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional Ke-5 yang akan digelar pada 2023 bertajuk "Berdaya dalam Keberagaman Menuju Indonesia Inklusif 2030".

Untuk memulai berbagai rangkaian kegiatan ini, Bupati Situbondo Karna Suswandi meluncurkan Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Halaman Pendopo Aryo Situbondo, Rabu.

"Pemkab Situbondo mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Temu Inklusi Ke-5. Pembukaan Temu Inklusi Nasional ini merupakan pemanasan dari even yang akan dilaksanakan di Desa Olean (Kecamatan Situbondo) pada Mei tahun depan," ujar Bung Karna, sapaan bupati.

Temu Inklusi akan berlangsung pada 21-25 Mei 2023 di Desa Olean, Situbondo dengan menyuguhkan ragam kegiatan dan interaksi yang mempertemukan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, organisasi dan masyarakat disabilitas

Bupati Karna Suswandi menjelaskan bahwa Temu Inklusi Ke-5 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong terwujudnya masyarakat Situbondo yang inklusif.

"Temu Inklusi Nasional ini saya berharap jadi motivasi dan semangat untuk bisa membangun masyarakat inklusif bersama-sama," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Suharto menjelaskan bahwa Temu Inklusi merupakan bagian dari praktik edukatif untuk semua pihak.

Menurut dia, disabilitas adalah bagian dari keniscayaan keragaman umat manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk dalam situasi ini difabel harus berdaya untuk merebut nilai-nilai kemanusiaannya.

"Berdaya di sini meliputi tiga fase, mulai dari mempunyai kuasa atas diri dan masa depannya, mempunyai pengaruh terhadap kebijakan yang terkait hidup dan penghidupannya. Dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan bangsa," ujar Suharto.

Selain itu, Temu Inklusi juga menjadi pengingat bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah bahwa ada Undang Undang 8/2016, Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan RANPD yang harus diimplementasikan dan dijadikan arus utama dalam pembangunan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa.

Hal ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar segera menyusun dan mengundangkan RAD PD dengan melibatkan semua elemen organisasi difabel di daerahnya.

"Kami harap rekomendasi yang dihasilkan Temu Inklusi nantinya diterima oleh pemerintah sebagai pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam perumusan RPJP dan RPJMN," kata dia.

Direktur Pelopor Peduli Disabilitas (PPDiS) Situbondo Luluk Ariyantini mengatakan Temu Inklusi Nasional menjadi ruang berbagi praktik baik antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah dalam mendorong kehidupan yang inklusif.

"Temu Inklusi ini juga jadi penguat teman-teman difabel. Dan harapannya di Temu Inklusi ini, jadi pengingat bahwa hak-hak difabel harus dipenuhi, sesuai kebijakan dan komitmen yang sudah dibuat," kata Luluk.

Temu Inklusi Nasional merupakan agenda rutin dua tahunan sebagai ruang berbagi, berjejaring dan konsolidasi gerakan disabilitas dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif.

Hal ini diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan didukung sejumlah organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan dan pemerintah sejak tahun 2014.

Temu Inklusi Ke-5 didukung oleh kerja sama Pemerintah Australia-Indonesia melalui program Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif. Program ini berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, dengan memastikan tidak satu orang pun tertinggal.

Kemudian, meningkatkan partisipasi dan manfaat bagi kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik di Indonesia.