Ankara/London (ANTARA) - Perdana Menteri Mark Rutte mewakili pemerintah Belanda meminta maaf atas keterlibatan negara itu dalam perbudakan di masa lalu.
"Kita bisa mengakui perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Senin (19/12).
Perdana Menteri Mark Rutte mewakili pemerintah Belanda meminta maaf atas keterlibatan negara itu dalam perbudakan di masa lalu.
"Kita bisa mengakui perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Senin (19/12).
Dia menyatakan penyesalannya bahwa selama berabad-abad "negara Belanda telah memungkinkan, mendorong, dan mengambil keuntungan dari perbudakan".
“Orang-orang telah dijadikan komoditas, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda,” ujar Rutte.
Dia menyebut perbudakan sebagai penderitaan besar yang masih berdampak pada kehidupan masyarakat.
"Kami di Belanda harus menghadapi kenyataan kami di masa lalu itu," kata Rutte.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tidak seorang pun yang hidup sekarang secara pribadi harus disalahkan atas perbudakan yang terjadi di masa lalu.
Rutte mengakui bahwa negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunannya.
Dia kemudian menyerukan untuk berani mengakui dan melakukan percakapan yang sulit tentang masa lalu perbudakan.
Rutte menyatakan keinginannya untuk pengakuan dan pemahaman yang lebih baik menjelang tanggal simbolis, 1 Juli 2023, sebagai hari peringatan penghapusan perbudakan di Belanda.
Sumber: AnadoluPP
