Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan 2 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal akan masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2023, naik dua kali lipat dibanding 2022, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
"Sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta," kata Suharso Monoarfa di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis.
Dengan pencapaian target tersebut, Suharso mengatakan LKPP akan menjadi semacam e-dagang atau lokapasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain itu pemerintah juga tengah menggencarkan agar UMKM meluncur pada pemasaran digital, salah satunya melalui e-katalog LKPP.
Dengan transformasi digital, selain bermanfaat bagi UMKM, lanjutnya, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas belanja karena mekanisme pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan dan meminimalisir risiko pelanggaran.
"Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja, dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso Monoarfa.
Ia menyatakan dorongan bagi UMKM masuk ke e-katalog LKPP juga merupakan bentuk keberpihakan kepada produk dalam negeri.
Baca juga: Presiden dorong UMKM masuk "e-catalogue"
