Ketua DPRD Surabaya dorong penguatan sinergi LPMK dan pengurus RT/RW

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mendorong penguatan sinergi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan pengurus kampung RT/RW dengan pemerintah kota, DPRD, TNI, Polri dan lainnya.

"Saya menekankan pentingnya penguatan sinergitas antara LPMK dengan Pemkot Surabaya, dengan DPRD Surabaya, dengan kelurahan dan kecamatan, serta berbagai pihak yang lain," kata Adi Sutarwijono  dalam forum silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi LPMK di Surabaya, Rabu.

Forum silaturahmi tersebut dihadiri Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Hukum dan Politik, Afghani Wardani, Kepala Bagian Pemerintahan Arief Budiharto dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya-Karimunjawa Indra Iswanto. Acara ditutup dengan tausiah Ramadhan oleh K.H. Mas Yusuf Muhajir.

Adi mengatakan saat ini fokus perhatian di Kota Pahlawan adalah pemulihan ekonomi, setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 dengan berbagai pembatasan. 

Untuk itu, Adi menyambut baik atas kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang memperhatikan dan membangun relasi dekat dengan Forkom LPMK Surabaya.

"Kebijakan pembangunan dan pemulihan di berbagai sektor, yang dilancarkan Wali Kota Pak Eri Cahyadi, seperi pertumbuhan pelaku UMKM dan sektor ekonomi, telah membuka peran masyarakat dalam pembangunan kota. Termasuk, memperkuat peran LPMK, RW, dan RT," ujar Adi.

Sinergi itu pula, lanjut dia, yang menjadi kunci keberhasilan Kota Surabaya berhasil melewati masa pandemi COVID-19 selama 2 tahun, sejak Maret 2020.

"Sekarang Surabaya telah berhasil menekan rendah angka positif COVID-19, di antaranya berkat kontribusi LMPK, RW dan RT, yang telah bekerja keras membantu aparatur pemerintah kota, TNI dan Polri dalam menanggulangi pandemi COVID-19," kata Adi.

Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, kata Adi, DPRD Surabaya membuka ruang selebar-lebarnya bagi LPMK, RW dan RT untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. 

"Mari tingkatkan sinergitas antara DPRD Surabaya dengan unsur-unsur masyarakat, termasuk LPMK dan pengurus kampung, untuk mengawal pembangunan Surabaya," kata Adi.

Ketua Forkom LPMK Sudabaya Unsi Fauzi sebelumnya melontarkan gagasan agar pengurus LPMK dan pengurus kampung, RT dan RW,  menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini untuk memproteksi pengurus LPMK, RT, dan RW dalam menjalankan tugas. Kemarin saat pandemi COVID-19, ada sejumlah pengurus LPMK yang kami sebut gugur dalam tugas," kata Unsi. (*)