Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah itu pada tahun 2023 mencapai 72,20 sebagai salah satu cara mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 2022, IPM Kabupaten Madiun pada tahun 2021 mencapai 71,88, di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 72,14.
"Target kita, IPM Kabupaten Madiun tahun 2023 mencapai kisaran 72,20 hingga 72,82," ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami saat membuka Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha Madiun, Kamis.
Menurut ia, terdapat tiga komponen dalam penentuan IPM, yakni komponen Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang meliputi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak melalui pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan.
Di Kabupaten Madiun, tercatat Umur Harapan Hidup bagi bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga berusia 71,38 tahun pada 2021. Kemudian, untuk Harapan Lama Sekolah pada 2021 mencapai 13,36 tahun. Sementara Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,88 tahun.
Sedangkan untuk pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp11,707 juta per kapita per tahun.
Untuk meningkatkan IPM, orang nomor satu di Kabupaten Madiun itu, menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus saling terkoneksi.
Pelayanan di bidang pendidikan harus ditingkatkan. Inovasi lain diharapkan bisa terus dikembangkan OPD terkait, baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Bupati Ahmad Dawami menambahkan terdapat lima program prioritas yang dilakukan di tahun 2023 untuk penguatan daya saing daerah yang tujuannya memberdayakan masyarakat setempat yang muaranya juga meningkatkan IPM.
Adapun lima program prioritas itu, pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis, seperti di kawasan pusat pemerintahan di Caruban maupun proyek Selingkar Wilis.
Kedua, pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.
Prioritas ketiga adalah kesiapsiagaan kebencanaan, sehingga dibutuhkan mitigasi menyeluruh. Prioritas keempat adalah penguatan kelembagaan, dan kelima adalah pengembangan pasar untuk mengakomodir produk UMKM.
"Sinergitas antara pemda dengan pusat juga tidak mungkin terpisahkan untuk mewujudkan target tersebut. Saya berharap apa yang kita rencanakan ini tidak hanya wacana, namun betul-betul perencanaan yang menjadi solusi untuk menjawab kesulitan masyarakat. Sehingga kesejahteraan warga yang salah satunya diukur dari IPM dapat meningkat," katanya.
