New York, Amerika Serikat (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat.
"Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dari sejarah. Kepada mereka yang masih ragu untuk bertindak, kami katakan sejarah tidak akan berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang," kata Prabowo dalam pernyataannya di KTT tersebut.
Presiden menyatakan Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.
Kepala Negara menekankan bahwa pertemuan ini merupakan momentum untuk mengambil tanggung jawab sejarah, yang tidak hanya berkaitan dengan nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel serta kredibilitas PBB.
Presiden menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian bagi Palestina.
Prabowo juga menyoroti pentingnya menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza serta menjadikan penghentian perang sebagai prioritas utama.
"Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan bagi keluarga, umat manusia," tegas Prabowo.
Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.
"Wujudkan perdamaian segera. Kita membutuhkan perdamaian. Terima kasih banyak," pungkas Prabowo.
Sebanyak 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, berbicara dalam KTT Palestina dan solusi dua negara di New York, Senin.
Dalam KTT tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.
