Jakarta (ANTARA) - Indonesia yang menjabat sebagai Presidensi G20 pada 2022 ini, perlu menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk mengajak negara-negara lainnya dalam memberantas aktivitas pencurian ikan secara global, kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan.
"Isu lain (dalam G20) adalah penanggulangan IUUF (penangkapan ikan ilegal atau pencurian ikan), Indonesia perlu mengambil peran dan menjadi 'role model' (panutan) internasional dalam penanggulangan IUUF," kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, ujar dia, kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada saat ini perlu lebih kuat lagi dalam mengajak negara-negara lain yang tergabung dalam perhimpunan tersebut untuk memberantas pencurian ikan.
Ia mengemukakan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengawal dan memastikan implementasi Regional Plan of Action (RPOA) IUUF yang merupakan kerangka kerja bersama negara-negara yang terlibat.
Mengenai pembentukan task force atau gugus tugas terkait pemberantasan pencurian ikan, Abdi menyebut bahwa hal itu dapat menjadi salah satu dari opsi strategis sebagai bentuk komitmen negara-negara tersebut.
Selain itu, ujar dia, RI juga perlu mendorong isu dan agenda lokal pesisir dan laut contohnya pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, di mana Indonesia masih menghadapi kendala sehingga banyak kawasan konservasi laut belum efektif dikelola.
"Indonesia perlu menawarkan formula pengelolaan kawasan konservasi yang efektif," katanya.
Abdi berpendapat bahwa saat ini masih ada gap antara kawasan konservasi yang dikelola KKP dan daerah sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bagaimana melakukan desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi di Tanah Air.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif The Prakarsa dan Sherpa C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Ah Maftuchan menyatakan, langkah yang ditawarkan pemerintah RI dalam agenda prioritas G20 dinilai sudah tepat.
Seperti diketahui, tiga prioritas utama yang diajukan Indonesia adalah reformasi sistem kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.
"Menurut saya tawaran Indonesia sudah tepat, karena mencerminkan kondisi riil di domestik dan di beberapa negara berkembang baik yang anggota G20 maupun tidak," kata Ah Maftuchan kepada Antara di Jakarta, Sabtu (29/1).
Ia mengemukakan, dari tiga hal tersebut, prioritas nomor kedua adalah yang paling spesifik terkait ekonomi di mana Indonesia mengajukan desain ulang tata kelola ekonomi dunia melalui teknologi digital yang bertumpu pada penguatan UMKM, ekonomi kreatif dan partisipasi penyandang disabilitas-pemuda-perempuan di dalam pasar kerja.
"Yang perlu Indonesia lakukan adalah memastikan agar beberapa prioritas tersebut dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional dan terukur serta dapat disetujui sebagai konsensus di G20," katanya dan menambahkan, prioritas-prioritas tersebut mencerminkan kondisi dan tantangan global saat ini. (*)
