Wujudkan SDM profesional, 1.500 ASN ikuti kelas perdana "ASN Belajar"

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 1.500 orang aparatur sipil negara (ASN) mengikuti kelas perdana program “ASN Belajar” sebagai upaya mengembangkan kompetensi sumber daya manusia handal dan profesional.

“Program ini merupakan bagian dari Jatim CorpU yang diinisiasi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries Agung Paewai kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Dengan konsep ASN Belajar yang dilaksanakan melalui webinar, ia menjelaskan bahwa cara ini memberi kemudahan pegawai pemerintah untuk mengikuti pembelajaran dan pelatihan di mana dan kapan saja.

"Kami secara khusus mengusung tema seputar strategi penyerapan anggaran dan realisasi program kerja pemerintah. Pembahasan ini penting karena BPSDM perlu menyiapkan ASN pada momentum awal tahun anggaran ini," ucapnya.

Setelah sukses dengan kelas perdana ASN Belajar, kata dia, BPSDM Jatim telah menyiapkan sesi kedua dengan tema Pengembangan Kompetensi Diri untuk Membangun Berpikir Kreatif ASN.

Sementara itu, kelas virtual ASN Belajar mengusung tema “Peran Strategis ASN dalam Realisasi Program Kegiatan dan Penyerapan Anggaran yang Cepat, Efektif-Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)”.

Hadir sebagai pembicara kunci, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang menyampaikan materi terkait optimalisasi peran ASN dalam realisasi APBD.

Menurut dia, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan provinsi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga terus berupaya mendorong percepatan realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi serapan anggaran di masing-masing tingkatan," kata dia.

Hal senada diungkapkan Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni selaku narasumber lainnya, yang menjelaskan APBD memuat seluruh penerimaan dan belanja daerah harus terukur, konkret, berbasis data tepat, rasional dan sesuai dengan kebutuhan.

"Karena itu, penatausahaan keuangan yang baik dilahirkan dari proses perencanaan anggaran baik juga. Maka dari itu ASN sebagai aktor pengelola keuangan daerah harus mampu berkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal untuk mendorong proses realisasi tersebut," tuturnya.

Turut sebagai narasumber Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Jatim Joko Agus Setyono yang menyampaikan APBD memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan negara. (*)