BPS: Indeks Gini Kota Kediri rendah

Kediri (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa nilai indeks Gini Kota Kediri tahun 2020 berada di angka 0,346 yang diukur berdasarkan gini ratio.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri Lilik Wibawati mengatakan nilai indeks jika diukur berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,39 persen.

"Ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk Kota Kediri pada tahun 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," katanya di Kediri, Jumat.

Ia menjelaskan gini ratio atau indeks gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah.

“Semakin tinggi atau besar gini ratio, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil gini ratio semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata)," kata dia.

Lilik juga menambahkan bahwa distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah.

"Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya," kata dia.

Terkait dengan laju capaian gini ratio Kota Kediri, pihaknya mengatakan nilainya fluktuatif.

"Gini Ratio Kota Kediri beruktuasi dari 0,278 pada tahun 2010 naik menjadi 0,390 tahun 2011, kemudian cenderung turun hingga mencapai angka 0,310 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali meningkat dan menjadi 0,400 pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 turun menjadi 0,328 dan pada tahun 2019-2020 cenderung naik hingga mencatat 0,346 pada 2020," kata dia.

Ia mengatakan, nilai tersebut masuk dalam kategori rendah, bahkan lebih rendah daripada capaian nasional dan provinsi di tahun 2020.

"Gini ratio tingkat nasional tercatat sebesar 0,366 dan Jawa Timur sebesar 0,381," kata dia.

Sementara itu, Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan Pemerintah Kota Kediri berupaya memperkuat usaha mikro. Menurutnya UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat, sebagai salah satu upaya menekan ketimpangan.

"Kami berusaha menekan angka ketimpangan masyarakat Kota Kediri dengan cara memperkuat UKM. Sejumlah program seperti pelatihan ketrampilan hingga bantuan permodalan kami lakukan untuk mencapai hal tersebut," kata dia.

Chevy juga menerangkan upaya ini ditempuh lantaran menurutnya gap antara pelaku industri dan UKM di Kota Kediri terpaut besar.

"Sebab jika UKM ini tidak dibantu, maka gap antara industri akan semakin besar dan tentu ini akan berdampak pada capaian indeks gini, terlebih juga sebentar lagi akan ada bandara internasional di Kota Kediri, jadi masyarakat kita pun juga harus siap dengan perubahan tersebut," kata dia.

Ia juga mengatakan jika ditemui gap yang sangat besar, Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk menanggulanginya melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran.

"Kami bantu dari segi pengeluarannya, misal dalam sektor pendidikan, jika tidak mampu maka seragamnya gratis, kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan sejenisnya. Jadi akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi," kata dia. (*)