Jakarta (ANTARA) - Tim juri menetapkan 10 bupati dan wali kota sebagai penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, mendatang.
Ketua pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan tim juri menetapkan penerima penghargaan AK- PWI pada HPN 2022 sebanyak 10 kepala daerah, dengan rincian enam bupati, dan empat wali kota.Tim Juri diketuai Agus Dermawan T, dengan anggota Ninok Leksono, Nungki Kusumastuti, Atal S.Depari , dan Yusuf Susilo Hartono (sekaligus Ketua Pelaksana AK-PWI).
"Mereka Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Fadly Amran (Datuak Paduko Malano), Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto, Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi," paparnya.
Kemudian, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Nina Agustina, Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, Bupati Sumbawa Barat, NTB, Musyafirin.
"Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Helmi Hassan, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakri dan Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana," ucapnya.
Sepuluh bupati dan wali kota yang ditetapkan pada umumnya sangat menyadari pentingnya membangun daerah berbasis kebudayaan. Hal itu selaras dengan tantangan zaman di berbagai bidang khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan gaya kepemimpinan kepala daerah yang melayani.
Itu, kata dia merupakan salah satu dari beberapa catatan penting tim juri, setelah mengikuti semua proses penilaian AK-PWI.
Proses dimulai dengan seleksi administrasi, penjurian berkas proposal dan video, kemudian puncaknya pada presentasi dan tanya jawab satu-persatu dari 10 nominasi. Presentasi digelar secara luring dengan prokes ketat, berlangsung di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amram, misalnya, menjadikan rumah gadang tidak hanya rumah tinggal satu kaum, namun juga berfungsi sosial, termasuk dalam penanganan COVID-19.
Dalam hal ini, rumah gadang digunakan untuk tempat isolasi mandiri warga kaum adat yang merasa ragu dan malu menjalani isolasi di rumah sakit daerah, dan lainnya. Di rumah gadang mereka merasa di rumah sendiri, apalagi makanan diantar sanak saudara pula.
Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan mereaktualisasi tradisi belenguk (berkumpul berkerumun) gaya baru dengan berbagai terobosan aplikasi mutakhir, salah satunya "SLAWE" (sistem layanan administrasi warga elektronik) untuk urusan kependudukan.
Menurut dia di samping menjaga keseimbangan kesehatan dan ekonomi, para bupati dan wali kota terus berusaha mewujudkan kerja-kerja kebudayaan dan penggunaan teknologi informasi.
Bupati Magetan Suprawoto yang punya visi misi menjadikan kabupaten literasi, misalnya, menggenjot berbagai program literasi, seperti penulisan sejarah desa, sejarah sekolah.
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menggunakan pendekatan tradisi gotong royong merangkul para pemikir kebudayaan, hingga para seniman agar tetap bisa berkarya dengan memanfaatkan berbagai kanal dan teknologi informasi di masa pandemi menuju kenormalan baru.
Gibran juga menggelar berbagai ajang festival, baik tradisi maupun kontemporer, merenovasi Taman Balekambang dengan wajah baru, sebagai arena kreasi dan rekreasi yang lebih ramah dan mudah diakses.
Awal Desember lalu, Surakarta bersama daerah lain dinobatkan sebagai Kota Pemajuan Kebudayaan oleh Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). (*)
