Mulai Januari 2022, Ketua RT se-Surabaya harus bisa akses pelayanan adminduk daring

Surabaya (ANTARA) - Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Surabaya harus  bisa mengakses pelayanan adminsitrasi kependudukan (adminduk) dengan menggunakan aplikasi daring mulai Januari 2022.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis, mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya telah memiliki aplikasi Kalimasada, yakni aplikasi yang memudahkan warga untuk mendapat pelayanan Adminduk dan akan memberikan pelatihan di tingkat RT terkait aplikasi tersebut.

"Saya mengajak seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga," katanya. 

Eri mengatakan, pihaknya telah meresmikan Media publikasi suara warga mengelola kegiatan pelayanan adiministrasi kependudukan (adminduk) atau swargaloka, dengan harapan semua urusan Administrasi Kependudukan itu berhenti di tingkat RT.

"Jadi ngurus akta kelahiran dan lainnya bisa lewat aplikasi yang diakses oleh RT," katanya.

Menurutnya, hal itu telah disampaikan berkali-kali kepada warga saat kegiatan cangkrukan di Balai RW secara bergiliaran. Cangkukan wali kota bersama warga kedua digelar di Balai RW 3, Kecamatan Krembangan pada Rabu (27/10) malam.

Wali Kota Eri menyatakan, akan melakukan inovasi terhadap pelayanan adminduk di tingkat kelurahan dengan tujuan agar masyarakat Kota Surabaya bisa mendapat pelayanan yang nyaman dan maksimal.

"Kantor kelurahan akan saya ubah, saya pastikan stafnya kelurahan adalah orang yang hebat. Sehingga pelayanan bisa berhenti di kelurahan. Jadi para staf tidak bingung saat membantu pelayanan adminduk kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Eri juga mengatakan, bahwa ke depan Dispendukcapil akan langsung berkomunikasi dengan kelurahan mengenai verifikasi pendataan tempat tinggal warga, sebelum mendapat KTP atau pengurusan adminduk yang lainnya. Harapannya, agar para Ketua RT bisa mengetahui asal usul warga tersebut tinggal di wilayahnya atau tidak.

"Jadi bisa dilacak apakah betul warga itu tinggal di situ atau tidak. Nanti kelurahan akan menghubungi RT, apabila betul warga tersebut, maka bisa dibuatkan KTP atau pengurusan Adminduk yang lainnya. Maka sudah tidak ada lagi warga yang tidak diketahui asal usulnya," kata dia.

Harapannya, dengan adanya verifikasi pendataan penduduk tersebut, Wali Kota Eri bisa mengetahui warga mana saja yang layak mendapat bantuan dari pemerintah. Sebab, ia tak ingin intervensi bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran.

"Nah salah satu tujuannya, untuk mengetahui warga mana saja di Kota Surabaya yang belum mendapat bantuan," katanya.

Selain itu, untuk kembali menggerakkan perekonomian di tingkat RT/RW, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga meminta kepada setiap Camat dan Lurah agar segera melakukan pendataan kepada UMKM yang berada di wilayahnya.

"Segera lakukan pendataan untuk UMKM di wilayah masing-masing karena Pemkot Surabaya akan memberikan pendampingan. Kami juga akan membantu memasarkan produk mereka. Contoh produk sepatu, kami akan jual kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya," katanya. (*)