Pemkot Surabaya diminta sinkronisasi dan validasi data anak terdampak COVID-19

Dokumentasi - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memeluk salah seorang anak perempuan yang ditinggal orang tuanya karena COVID-19 di Kota Surabaya, Sabtu (21/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

Sedangkan data Dinkes ada sekitar 238 anak yang tercatat dari hasil tes usap positif dan rumah sakit

Surabaya (ANTARA) - Komisi D Bidang Kesrah DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat melakukan sinkronisasi dan validasi data anak-anak terdampak COVID-19 yang saat ini menjadi yatim dan yatim piatu.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina di Surabaya, Kamis, mengatakan, sinkronisasi dan validasi data perlu dilakukan karena data Dinas Sosial yang didapat dari data yang masuk di pemulasaraan jenazah yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) sejumlah 359 anak.

"Sedangkan data Dinkes ada sekitar 238 anak yang tercatat dari hasil tes usap positif dan rumah sakit," katanya.

Menurut dia, validasi data perlu dilakukan untuk mendapatkan jumlah yang pasti anak terdampak pandemi.

Data yang disampaikan Dinkes dan Dinsos, lanjut dia, bisa saja bertambah, misalnya pada anak-anak yang orangtuanya meninggal akibat pandemi tapi tidak melaporkan hasil tes usap dan dimakamkan di makam warga/ makam kampung.

"RT/RW perlu dilibatkan agar Pemkot Surabaya bisa mendapatkan data angka anak-anak terdampak pandemi secara riil," ujarnya.

Herlina mengatakan dengan adanya data valid itu, Pemkot Surabaya bisa melakukan penanganan secara cepat dan cermat dan dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan menggunakan program kegiatan di Asrama Bibit Unggul.

"Tinggal menambahkan jumlah anggaran di program kegiatan tersebut, sehingga dapat menampung atau mencukupi kebutuhan anak-anak terdampak pandemi," katanya.

Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga harus memikirkan bagaimana agar anak-anak tersebut tidak perlu harus masuk Asrama Bibit Unggul tapi bisa mendapatkan support anggaran.

"Tempat terbaik bagi pertumbuhan anak-anak adalah dikelilingi orang-orang yang menyayangi, tidak harus di asrama," katanya.

Tapi support anggaran untuk anak-anak tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan, sehingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sandang pangan papan mereka tercukupi.

"Batasan perlu diberikan, agar anak-anak yang mendapat intervensi bantuan Pemkot Surabaya benar-benar warga asli Surabaya yang menetap cukup lama di Surabaya, bukan warga pendatang," katanya. (*)