Surabaya (ANTARA) - Refocusing anggaran di Kota Surabaya, Jawa Timur, memangkas jumlah usulan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) yang seharusnya pada 2021 ada sebanyak 842 usulan menjadi 573 unit atau berkurang 269 usulan.
"Kami meminta Pemkot Surabaya untuk lebih selektif memilih dan memilah, mana rutilahu yang dibedah pada tahun anggaran 2021 menyusul ada refocusing anggaran untuk program rutilahu," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, sejak 2011 Pemkot Surabaya telah mencanangkan program bedah rumah atau rehabilitasi rutilahu. Program ini dilakukan dengan cara merenovasi rumah tidak layak huni milik warga fakir miskin, yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemkot maupun dari hasil survei oleh Dinsos Surabaya.
Program ini sasarannya adalah warga Kota Surabaya yang berkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Data tiga tahun terakhir mencatat, program ini telah menyasar ribuan orang.
Tahun 2018 realisasi program ini sebanyak 1.009 unit rumah, kemudian tahun 2019 sebanyak 1.090 unit rumah, dan tahun 2020 ebanyak 463 unit rumah. Sementara sejak awal digagas pada 2011 hingga 2020 ini, total realisasi program rutilahu telah mencapai 7.258 unit rumah.
Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta kepada Pemkot Surabaya, khususnya kepada Dinas Sosial (Dinsos) agar berhati-hati mencoret data usulan warga yang batal diintervensi tahun ini.
"Jangan asal coret. Tapi harus dilihat secara detail dulu, apakah usulan itu memang bisa ditunda dulu atau tidak," ujarnya.
Menurut dia, langkah kehati-hatian mencoret usulan rutilahu itu harus dilakukan karena jangan sampai usulan warga yang dicoret itu sejatinya memang yang benar-benar harus mendapatkan bantuan. Sedangkan yang mendapatkan bantuan justru rumah yang belum mendesak untuk direnovasi.
Sebelum mencoret, lanjut dia, harus dilakukan kajian dan pemetaan yang detail sesuai kondisi di lapangan.
"Dinsos harus turun lapangan. Bisa melibatkan RT/RW/LPMK serta UPKM (unit pembina keluarga miskin) yang berbasis kelurahan untuk mengecek kondisi di lapangan. Intinya pastikan yang layak mendapat bantuan, memang yang benar-benar layak," katanya. (*)
