Pemkot Kediri minta warga patuhi larangan mudik demi cegah penyebaran COVID-19

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, meminta warganya untuk mematuhi kebijakan larangan mudik mendekati Hari Raya Idulfitri 2021 demi mencegah penyebaran COVID-19.

Wali Kota Abdullah Abu Bakar mengemukakan Pemerintah Kota Kediri bersama TNI/Polri terus berkoordinasi dalam upaya mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dan mengingatkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.

"Dalam setiap kesempatan, saya selalu ingatkan kepada masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Kami juga imbau untuk tidak mudik, karena Hari Raya Idulfitri tahun ini kita masih dalam masa pandemi jadi rentan untuk tertular dan menularkan virus," kata Abu Bakar di Kediri, Rabu.

Walaupun mengimbau untuk tidak mudik, pemkot juga telah menyiapkan tempat ruang karantina. Hal itu dilakukan menyusul informasi dari Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahwa sekitar 14 ribu PMI yang akan tiba di Jawa Timur. Tempat karantina disiapkan sebagai antisipasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri juga sudah menyiapkan ruang karantina di 46 kelurahan. Selain itu, pemkot juga telah memaksimalkan jatah vaksin yang diberikan pemerintah pusat. Hingga April 2021, ada 40.671 vaksin dosis pertama dan 19.548 vaksin dosis kedua yang disuntikkan untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, serta lansia di Kota Kediri.

Di sektor ekonomi, Wali Kota Kediri menyampaikan, Pemerintah Kota Kediri sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memfasilitasi pelaku UMKM untuk promosi lewat akun pribadinya. Wali Kota Kediri juga telah menginstruksikan dinas sosial agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa segera dicairkan.

Sebelumnya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri. Acara itu juga diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ada beberapa poin penting yang menjadi fokus utama pembahasan sekaligus menjadi catatan untuk seluruh kepala daerah, di antaranya antisipasi mudik menjelang Lebaran, vaksinasi dan pemulihan ekonomi.

Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh kepala daerah untuk berhati-hati dan waspada, terlebih ketika libur panjang menjelang Hari Raya Idulfitri. Sebab, saat libur panjang kasus aktif COVID-19 di Indonesia cenderung mengalami kenaikan.

Presiden Jokowi mengingatkan agar berhati-hati dengan adanya libur panjang. Presiden mencontohkan seperti tahun lalu, ketika libur Idulfitri kasus aktif COVID-19 naik sampai 93 persen. Pada libur tahun baru naik sampai 78 persen. Pada bulan Januari tambahan kasus harian mencapai 14 ribu sampai 15 ribu pasien, namun kini sudah berada di angka 4.000 sampai 6.000.

"Sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten dan kota yang bapak ibu pimpin, jangan kehilangan kewaspadaan. Ikuti angkanya, ikuti kurvanya secara harian, begitu naik sedikit segerakan untuk ditekan kembali agar terus menurun," kata Presiden.

Para kepala daerah dan forkopimda juga diminta untuk terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat terkait larangan mudik dan selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo juga menekankan untuk terus melakukan vaksinasi masal di daerah.

"Hati-hati dengan mudik Lebaran. Oleh sebab itu harus disampaikan terus mengenai larangan mudik. Yang paling penting bukan penyekatan, namun bagaimana kita menekankan disiplin yang ketat terkait dengan protokol kesehatan," kata Presiden.