Madiun (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kota Madiun dr Denik Wuryani menyatakan sebanyak 3.112 orang guru di kota itu mendapat jatah vaksin COVID-19 pada tahap kedua dengan sasaran pelayanan publik.
Namun demikian, katanya, dari 3.000 lebih guru tersebut belum dapat divaksin semuanya karena pelaksanaan penyuntikan vaksin yang bertahap dan menyesuaikan dengan jumlah kecukupan vaksin yang diterima pemkot.
"Dari jumlah yang masuk ke kami semuanya akan menerima vaksin. Namun, pelaksanaannya bertahap. Kalau vaksinnya habis, kami mintakan ke Pemprov Jatim, baru kami suntikkan jatah berikutnya yang belum dapat," ujar Denik di Madiun, Jawa Timur, Selasa.
Menurut dia, dari jumlah sebanyak 3.112 guru yang diusulkan terdata tersebut tidak hanya berasal dari jenjang SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab pemkot, namun juga guru tingkat SMA yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim.
Presiden Joko Widodo menargetkan proses belajar mengajar akan kembali normal atau dapat dilaksanakan secara tatap muka pada semester kedua 2021. Karena itu, guru menjadi salah satu prioritas yang mendapatkan vaksin di tahap awal.
Saat ini proses belajar mengajar di sejumlah daerah, termasuk di Kota Madiun, masih dilaksanakan secara virtual atau daring guna mencegah penularan COVID-19. Kebijakan sekolah daring tersebut juga dalam rangka mendukung penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di wilayah Jawa–Bali hingga 8 Maret 2021, termasuk di Kota Madiun.
Dengan penerapan PPKM skala mikro dan sekolah daring, diharapkan penambahan kasus COVID-19 di Kota Madiun dapat ditekan.
Sesuai data, di Kota Madiun kasus COVID-19 hingga Selasa (2/3), mencapai 1.512 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.299 orang di antaranya telah sembuh, 49 orang lainnya masih dalam perawatan, 63 orang isolasi mandiri, dan 101 orang meninggal dunia.
Tambahan kasus per Selasa (2/3), konfirmasi baru sebanyak 18 orang, sembuh 20 orang, dan meninggal dunia nihil.
