Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kolaborasi riset sejumlah peneliti Universitas Brawijaya (UB) menyatakan munculnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 berdampak terhadap melambatnya pengiriman uang dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri ke daerah asal, khususnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Para peneliti UB, Malang, Jatim yang berkolaborasi itu adalah Faishal Aminuddin, Saseendran Pallikadavath, Sujarwoto, Keppi Sukesi, dan Henny Rosalinda. Riset itu menyimpulkan banyak dari pekerja migran yang kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat mengirimkan uang bagi keluarga mereka di Indonesia, termasuk Malang.
"Selain itu, karena pemberian gaji sejumlah pekerja tertunda akibat pandemi. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri dan keluarga mereka di Indonesia selama pandemi COVID-19," kata salah satu peneliti UB Prof Keppi Sukesi di Malang, Jumat.
Baca juga: Presiden Jokowi dan PM Malaysia bahas perlindungan pekerja migran
Keppi Sukesi mengatakan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Malang, salah satu daerah yang banyak mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
Para pekerja migran itu umumnya bekerja di sejumlah negara tujuan, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan Arab Saudi. Mereka bekerja di sektor domestik, seperti asisten rumah tangga atau pekerja pabrik.
Sejak terjadinya pandemi, banyak di antara mereka yang menghadapi permasalahan ekonomi dan berakibat pada tersendatnya pengiriman uang kepada keluarga mereka di Indonesia.
“Para pekerja migran umumnya menghadapi masalah seperti terlambatnya pembayaran gaji dan pemberhentian pekerjaan bagi mereka yang bekerja di pabrik akibat pandemi," katanya.
Sehingga, kata Keppi, mereka tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga di Tanah Air (daerah asal) hingga beberapa bulan. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga menghadapi permasalahan psikologis akibat takut terpapar virus atau tidak bisa kembali ke Indonesia.
Anggota peneliti lainnya, Sujarwoto menjelaskan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 605 Rumah Tangga (KK) dengan 1.926 anggota rumah tangga keluarga migran di Kabupaten Malang, semua mengalami permasalahan sosial ekonomi serta merasakan kekhawatiran terhadap keluarga mereka akibat pandemi COVID-19.
"Pada umumnya, keluarga pekerja migran merupakan warga menengah ke bawah yang bergantung pada kiriman uang dari keluarga mereka yang bekerja di luar negeri, sehingga saat pekerja migran ini mengalami kendala terkait pengiriman gaji, keluarga ini terkena dampak langsung,” kata Sujarwoto.
Tidak hanya itu, isu-isu seperti pengadaan sekolah daring selama pandemi juga memunculkan permasalahan tersendiri bagi keluarga migran. Banyak dari anak-anak pekerja migran yang kesulitan bersekolah akibat tidak memiliki akses terhadap jaringan internet.
Baca juga: FK UB-RSSA Malang berangkatkan 23 tenaga kesehatan ke Mamuju
Baca juga: Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya sabet juara Best Culture Video UCGF
Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan dan kuota internet bagi pelajar, di beberapa wilayah persebaran pemberian bantuan masih belum merata, sehingga keluarga migran yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam hal kesehatan, para pekerja migran juga mengaku tidak pernah memperoleh bantuan kesehatan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan kondisi kesehatan pekerja migran yang ada di luar negeri.
Demikian juga keluarga yang ditinggalkan, pada umumnya bekerja sebagai petani di desa yang tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan, yaitu BPJS.
Penelitian itu dilakukan melalui kerja sama dengan Portsmouth University Inggris yang bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi sosio ekonomi dan kesehatan para pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan khususnya selama pandemi.
“Dalam riset ini kami ingin melihat masalah apa saja yang muncul dan bagaimana kebijakan yang telah atau sebaiknya dilakukan oleh pemerintah,” demikian Sujarwoto.
