Isu kudeta partai, politikus Demokrat nilai terkait persiapan Pilpres 2024

Surabaya (ANTARA) - Politikus senior sekaligus kader Partai Demokrat Jawa Timur Kuswanto menilai isu kudeta terhadap partainya di tingkat pusat ada kaitannya dengan persiapan menuju Pemilihan Presiden 2024.

"Partai Demokrat memenuhi syarat jumlah persentase dan kursi untuk bisa mengusung calon presiden, dan ini yang coba diganggu," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Menurut ia, ada seseorang berambisi maju dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan menggunakan kendaraan partai yang mumpuni, yakni Demokrat.

"Kalau bukan kader partai, maka untuk maju di Pilpres bukan hal mudah. Mau mendirikan partai baru untuk mengusungnya sebagai capres jelas membutuhkan waktu, tenaga, energi dan modal besar untuk mewujudkan mimpi itu. Maka, paling gampang kuasai partai besar dan sudah dikenal rakyat," ucapnya.

Doktor bidang Hukum Politik lulusan Universitas Airlangga Surabaya itu menyebut beberapa faktor, seperti Partai Demokrat pernah jadi partai pemenang Pemilu sehingga apapun dan siapapun yang mengelolanya menargetkan tiga besar, bahkan menjadi pemenang pemilu.

"Kondisi Ini tidak terlalu sulit bila strategi pemenangannya tepat. Kami yakin Demokrat masih punya peluang besar untuk mengusung kader terbaiknya menjadi Presiden dan Wakil Presiden," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim tersebut juga melihat inilah saat tepat untuk meneropong soliditas para kader.

"Melihat militansinya untuk meyakinkan, bahwa orang-orang di tubuh Demokrat adalah yang memang ingin berjihad untuk kebesaran partai dan rakyat Indonesia," katanya.

Menurut Dosen Undar Jombang itu, segala persoalan yang terjadi sekarang menjadi ujian kekompakan seluruh kader di semua tingkatan sekaligus motivasi.

"Tapi internal masih sangat solid. Semua berkeyakinan bahwa Demokrat akan mengulang masa kejayaan sebagai pemenang pemilu dalam komando AHY," tutur Pak Kus, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, beredar isu adanya gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat, bahkan AHY telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam permasalahan tersebut. (*)