Pemerintah pusat-daerah bergerak dalam satu aksi tangani COVID

Tangkapan layar - Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi (PCPEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta pada Kamis (10/9/2020). ANTARA/Aji Cakti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah pusat maupun daerah bergerak dalam satu tindakan dan bahasa terkait pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Kita melihat pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan, serta rapat koordinasi yang tadi dilakukan adalah untuk menyeimbangkan dan juga mengkoordinasikan hal-hal yang menjadi masukan-masukan yang ada," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Kamis.

Menurut Menko Airlangga, dalam pembahasan rapat koordinasi tadi disepakati bahwa KPCPEN bersama delapan gubernur menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait dengan pencegahan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan antara KPCPEN bersama delapan gubernur, yang turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat serta pemerintah terus mendorong sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjalankan protokol kesehatan.

Pemerintah juga mendorong kampanye menjaga jarak atau menghindari kerumunan yang sangat relevan dengan kegiatan Pilkada ke depan.

Sedangka terkait para pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kemenpan RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office.

"Dan tentunya untuk pekerja perkantoran disiapkan mekanisme fleksibel working, jadi ada yang bekerja di rumah dan ada yang bekerja di kantor, di mana nanti persentasenya akan ditentukan," kata Menko Airlangga.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menggelar Operasi Yustisi yakni operasi yang mengetatkan kedisiplinan masyarakat dan ini sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad sehingga ini akan terus dijalankan, termasuk di perkantoran. (*)