Surabaya (ANTARA) - PT Pertamina EP Asset 4, bersama 13 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menandatangani prosedur tetap (Protap) penanggulangan tumpahan minyak, untuk meningkatkan kemampuan menanggulangi kejadian tumpahan minyak.
Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno dalam keterangan persnya yang diterima di Surabaya, Kamis, mengatakan peningkatan kemampuan sangat diperlukan, sebab Pertamina EP merupakan perusahaan yang bergerak di Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan tingkat risiko yang tinggi.
"Salah satu bentuk risiko yang dapat terjadi di lapangan migas, utamanya yang berada di wilayah lepas pantai (offshore), adalah terjadinya tumpahan minyak," katanya.
Untuk itulah, kata dia, SKK Migas merumuskan protap agar potensi risiko kecelakaan kerja dapat dihindari dan diminimalkan dampaknya.
Sebelumnya, target produksi yang ditetapkan pemerintah dan rencana SKK Migas menuju produksi minyak 1 juta BOPD di 2030 adalah dengan tidak mengabaikan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL).
Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto mengatakan peningkatan kemampuan ini sangat penting, mengingat lokasi kerja Asset 4 ada yang beroperasi di laut.
"Protap ini sangat perlu untuk diadakan agar apabila terjadi kegagalan operasi di laut kita sebagai KKKS tahu harus berbuat apa dan kemana harus berkordinasi," katanya.
Ia menjelaskan, di lokasi pengeboran terdapat Poleng Field yang 90 persen area operasinya berada di laut.
Penunjang produksi dari Poleng Field untuk Minyak sebesar 2.754 BOPD atau 102,85 persen dari target dan Gas 4.050 MMscfd atau 101.08 persen dari target didapatkan dari Platform BW, CW, dan DW dengan 9 sumur produksi yang berada di laut Jawa.
"Maka dari itu, kami merasa protap ini sangat penting. Karena kami bisa berkordinasi dengan KKKS dan instansi lainnya lebih mudah," katanya Agus.
Sementara itu, terkait kondisi migas global yang sedang turun, Agus mengaku telah melakukan sinergi dan kordinasi antara SKK Migas dan KKKS serta instansi lain, agar bisa menjadi salah satu upaya agar industri hulu migas di Indonesia bisa bertahan dan bisa memberikan kontribusi maksimal kepada perekonomian Indonesia.
"Tingkat resiko beroperasi di laut itu tinggi, sehingga apabila terjadi hal yang diluar kendali maka sekali lagi dengan adanya Protap ini diharapkan penanganannya bisa dilakukan dengan baik dan biaya yang efisien," katanya.
