Khofifah berharap Anjungan Dukcapil Mandiri jadi bagian percepatan di Jatim

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yaitu mesin cetak dokumen kependudukan, mampu menjadi bagian dari percepatan di provinsi itu.

"Semoga inovasi ADM ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Jatim," ujar Gubernur Khofifah di sela penyerahan mesin ADM oleh Mendagri Tito Karnavian ke perwakilan kabupaten/kota di Jatim sekaligus Rapat Koordinasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur 2020 di Surabaya, Jumat.

Baca juga: Mendagri Tito serahkan mesin cetak dokumen kependudukan ke pemda di Jatim

Selain itu, mesin cetak kependudukan tersebut diharapkan dapat diinisiasi dan sesuai dengan program cepat, efektif, efisien, transparan, tanggap, akuntabel dan responsif (Cettar).

Tak itu saja, penerapan ADM menjadi pemantapan langkah Pemprov Jatim untuk menjadi smart province.

"Apalagi jika dilihat dari jumlah penduduk di Jatim maka harus ada pemaksimalan, terutama perekaman KTP elektronik di daerah yang belum semua penduduknya terekam," ucapnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu memisalkan di Kabupaten Lumajang yang masih terdapat beberapa penduduknya belum terekam KTP elektronik karena tempat tinggalnya di kawasan pegunungan.

"Maka ini menjadi penting karena kami ingin memberikan penguatan bahwa ada hal yang menjadi penguatan layanan publik dalam bentuk ADM ini," kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang hadir pada kesempatan tersebut mengakui masih ada warganya yang belum terekam KTP elektronik, khususnya yang tinggal di kawasan pegunungan.

"Tapi itu tetap menjadi fokus kami dan memang adanya ADM tentu akan sangat membantu. Semoga di Lumajang juga segera tersedia," katanya sembari memastikan pada tahun ini mendirikan mal pelayanan publik di wilayahnya.

ADM di Jatim diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebutnya memiliki banyak manfaat karena mempermudah layanan publik.

Menurut dia, masyarakat yang sebelumnya mengurus kartu kependudukan harus melalui RT, RW, kelurahan hingga kecamatan sudah bisa memangkas waktu, jarak maupun biaya karena adanya mesin tersebut.

Manfaat lainnya, kata dia, yakni upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena tak adanya kesempatan bertemu dengan otoritas pemilik kewenangan.

"Sekarang dengan memasukkan nomor identitas kependudukan maka bisa dicetak empat dokumen penting, yaitu KTP, kartu keluarga, akta kelahiran serta kartu kematian," kata Tito.