Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Selasa, melantik sedikitnya 77 pejabat untuk menempati sejumlah posisi baru guna melanjutkan kinerja pembangunan di daerah itu memasuki 2020.
Pelantikan digelar di Pendopo Manggala Praja Nugraha dengan diikuti seluruh pejabat yang masuk daftar mutasi.
"77 pejabat yang dilantik ini meliputi tiga jabatan pimpinan tinggi pratama, 34 pejabat administrator, dan 40 pejabat pengawas," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.
Dalam daftar mutasi yang dibacakan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan St. Triadi Atmono meduduki jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Kabag Administrasi Pembangunan Agus Setyono menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Ramelan ATT menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas PUPR.
Dalam kesempatan tersebut, Arifin menyampaikan beberapa harapan dan pesan terhadap pejabat yang baru dilantik maupun pejabat yang lainnya, di antaranya sudah tidak ada lagi proyek di akhir tahun, peningkatan ekonomi rakyat dengan terus menumbuhkan wirausaha serta penciptaan lapangan pekerjaan.
"Ada pengisian jabatan pratama dan pengisian jabatan yang kosong karena ada yang MPP dan memasuki masa pensiun. Ada beberapa jabatan yang kosong akan diisi dan sebagian besarnya lainnya penyegaran dan itu normal-normal saja. Ini memang yang terakhir, kecuali ada izin tertulis dari Mendagri," ujarnya.
Total 77 pejabat dan tiga di antaranya jabatan pimpinan tinggi pratama.
"Pesan saya Desember 2020 ini tidak boleh lagi ada pekerjaan fisik. Silakan nanti publik menilai, dalam kontrak kinerja pejabat tinggi pratama kalau tidak bisa menjalankan sesuai dengan kontrak kinerja yang ingin dijalankan, kami beri perpanjangan enam bulan. Kalau pun tetap tidak bisa, bisa turun jabatan juga," katanya.
Untuk Dinas Pendidikan, Arifin mengatakan, lebih fokus kepada penyegaran.
"Bu Zaenab yang dulu di aset kami tempatkan menjadi Kabid Pendidikan Dasar. Karena pendidikan dasar ini banyak yang berkaitan dengan aset dan pencatatan. Saya ingin ada orang yang lebih teliti di situ," ujarnya.
Ia melihat belum ada peserta lelang yang masuk kualifikasi seperti yang diharapkan untuk jabatan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, sedangkan yang mengikuti lelang masih dibutuhkan di tempat sebelumnya. (*)
