Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan yang dilakukan direksi Garuda Indonesia terhadap pramugari dengan menyerahkan kasus tersebut kepada aparat hukum.
"Itu bukan urusan BUMN lagi, itu urusan polisi," kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan eksploitasi pegawai Garuda Indonesia, usai meninjau proyek LRT Jabodebek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis.
Sebelumnya, Kementerian BUMN telah memberhentikan sementara waktu direksi Garuda Indonesia, meliputi Direktur Utama Ari Askhara, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad lqbal, Direktur Teknik dan Layanan lwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.
Mereka diduga terlibat dalam skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten
Selain kasus penyelundupan itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara juga diduga terlibat pelecehan seksual terhadap perempuan pegawai maskapai penerbangan itu.
Cuitan di media sosial Twitter dari akun @digeeembok menyebut sejumlah petinggi PT Garuda Indonesia sengaja memanfaatkan para pramugari perusahaan BUMN tersebut.
"Hukumnya belum ada, tapi kalau di Amerika itu nanti saya pelajari, bisa diberhentikan, apalagi kalau ada pegawai wanita yang jelas-jelas sudah ada 'sexual harrashment' itu," ungkap Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick menjelaskan untuk proses hukum terhadap perbuatan amoral itu bukan kewenangannya.
"Kalau amoral seperti itu kan pasti nanti prosesnya nanti bukan di saya, tapi itu mungkin hukum yang lain yaitu mungkin di kepolisian. Kalau saya kan lebih korporasi, sudah seyogyanya kaum wanita ini harus mendapatkan proteksi yang jelas, apalagi dari pimpinan pimpinan yang tidak baiklah," demikian Erick.
