Surabaya (ANTARA) - Sejumlah pengurus RT/RW dan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Surabaya, Jawa Timur memuji gaya blusukan atau turun ke lapangan yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi.
"Justru turun ke lapangan itu yang benar. Coba lihat, Surabaya semakin hijau. Pemkot sangat peduli dengan masalah anak-anak. Terbukti, pemkot tak ingin ada anak putus sekolah, ada beasiswa siswa miskin. Masalah kenakalan anak dicarikan solusi. Kebijakan seperti itu lahir dari turun melihat langsung problem di masyarakat," kata Ketua RW 03 Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Hari Satoto, Minggu.
Pernyataan itu untuk menanggapi adanya komentar dari politikus NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Demokrat NasDem Imam Syafii saat rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 beberapa hari lalu.
Imam saat itu sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilkada Surabaya 2020.
Hari menilai gaya kepemimpinan Tri Rismaharini yang rajin turun ke lapangan telah diikuti oleh jajarannya.
Saat ini, kata dia, semakin banyak pejabat Pemkot Surabaya yang rajin blusukan ke masyarakat, salah satunya Kepala Bappeko Eri Cahyadi.
"Kegiatan blusukan ke kampung adalah bagian dari tugas jajaran Pemkot Surabaya, termasuk Pak Eri Cahyadi, untuk menyerap aspirasi. Kan itu juga bagian dari perencanaan pembangunan kota. Kok begitu dipermasalahkan," ujarnya.
Hal sama juga dikatakan Ketua LPMK Kedung Baruk, Abdul Munif. Ia menilai tudingan politikus NasDem Imam Syafi'i tersebut sangat bermuatan politis.
Menurutnya, Imam menyudutkan Risma dan pejabat Pemkot Surabaya karena momentumnya mendekati Pilkada Surabaya 2020.
"Tudingan (politisi NasDem) itu karena ada kepentingan politik di baliknya. Namanya pejabat memang harus dekat rakyat, ada sinergi antara pejabat dan masyarakat," katanya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua LPMK Bulak, Harmadi. "Misalnya Pak Eri, dia turun memantau langsung musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di berbagai kelurahan. Perlu diingat, musrenbang itu dimulai dari tingkat terbawah. Jadi wajar jika turun ke kampung," ujarnya pula.
"Saya selalu hadir. Saat turun ke masyarakat, tidak ada pejabat pemkot yang pencitraan. Semuanya fokus mendapatkan informasi dari warga, menggali masalah, cari solusi. Itu ditradisikan Bu Risma, jadi jajarannya tidak berani pencitraan, semuanya kerja serius," kata Harmadi.
Ketua RW 02 Rangkah Buntu, Sigit menilai upaya Risma dan jajarannya yang sering menyapa warga merupakan kegiatan positif. "Kalau ada yang bilang pencitraan, itu berlebihan," ujarnya lagi.
Dukungan juga ditunjukkan Ketua RT 06, Balas Klumprik, Wiyung, Gatut Priyo Widodo. "Kenapa itu saya bilang bukan pencitraan. Karena keliling kampung lalu diikuti kerja nyata. Kalau pencitraan, hanya melakukan kegiatan yang kesannya baik, namun tak ada tindakan konkret di masyarakat," kata dosen UK Petra Surabaya bergelar doktor ini.
Menurut pengurus RT 02 RW 09 Tempel Sukorejo III, Wonorejo, Tegalsari, Titik Mudjiana, para pejabat pemerintah kota dalam melaksanakan tugasnya sudah semestinya turun ke lapangan untuk mengecek dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.
"Kalau tidak turun, ya tidak tahu yang terjadi di lapangan," kata Titik.
Imam Syafii sebelumnya mengatakan Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi sering offside karena sering turun ke lapangan menjelang Pilkada Surabaya 2020. Menurutnya hal-hal yang seharusnya dikerjakan kepala dinas langsung dikerjakan sendiri.
Bahkan, lanjut dia, sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. "Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak benar," kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko Surabaya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," kata Imam.
