Relawan Pamekasan diajari pola komunikasi efektif penanganan bencana

Pamekasan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Jawa Timur mengajarkan para relawan penanggulangan bencana di wilayah itu, tentang pentingnya melakukan komunikasi efektif dalam proses penanganan bencana di lapangan.

"Pola komunikasi efektif dalam penanganan korban bencana di lapangan sangat penting, untuk menggerakkan potensi yang ada di tim penanggulangan bencana," kata Dewan Pengarah Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim Sugeng Yanu saat menjadi pembicara pada hari kedua acara "Geladi Pusko Bencana" yang digelar BPBD pemkab setempat di Pamekasan, Kamis.

Sugeng menjelaskan, komunikasi antarunsur dalam tim penanggulangan bencana, seperti untuk dari petugas evakuasi, unsur tim medis, dan unsur petugas perlengkapan sarana dan prasarana, penting dioptimalkan, agar kebutuhan dalam penanganan korban bencana bisa efektif.

Tidak petugas relawan yang tidak terkomunikasikan dengan baik, menurut dia, maka tidak akan berjalan secara efektif, disamping bisa tidak tepat sasaran.

"Operasi, atau petugas komunikator di posko induk sebagai pengendali, tentu memiliki peran penting," katanya, menjelaskan.

"Geladi Posko Bencana" yang digelar BPBD Pemkab Pamekasan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan teknik penanganan bencana bagi para relawan di Kabupaten Pamekasan itu, difokuskan pada praktik komunikasi melalui suluran radio.

Alat komunikasi ini, merupakan alat komunikasi alternatif, karena selain biayanya lebih murah, juga karena jarang terganggu bencana, karena menggunakan pemancar radio.

Panitia membagi tujuh kelompok, sesuai dengan peran masing-masing, seperti petugas bantuan air bersih, kesehatan, perbaikan darurat dan petugas evakuasi lapangan.

Dalam praktik komunikasi penanganan bencana ini, petugas juga menyediakan sarana komunikasi lainnya berupa surat elektronik dan pesan singkat melalui aplikasi whatshapp.

"Khusus sarana komunikasi ini, kami sediakan untuk memfasilitas kemungkinan adanya masyarakat umum yang bukan petugas atau relawan yang tidak memiliki sarana komunikasi radio," kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono.

Jenis bencana

Praktik komunikasi dan teknik penanganan bencana yang dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing itu diawasi langsung oleh Dewan Pengarah SRPB Jawa Timur Sugeng Yanu dan Ketua Orari Pamekasan Syariful Iman Dion.

Jenis bencana alam yang diperagakan adalah banjir di Kota Pamekasan, dan dalam simulasi itu dipraktikkan langsung tentang berbagai jenis informasi yang masuk ke posko penanggulangan bencana, dan informasi yang perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan, kebenarannya.

"Secara umum sudah baik, tapi yang perlu ditekankan adalah kelengkapan data. Saat simulasi tadi, akurasi sumber informasi dan data yang dilaporkan oleh penyampai informasi kurang lengkap," kata Dion, sapaan karib Ketua Orari Pamekasan Syariful Iman Dion itu.

Operatur radio, sambung dia, seharusnya menanyakan lebih jelas, apabila ada informan yang menyampaikan informasi, semisal tentang ada kejadian warga korban banjir yang belum tersentuh bantuan.

"Lokasinya dimana, terus berapa orang yang belum mendapatkan bantuan, harus diperjelas oleh operator apabila si penyampai informasi tidak menyampaikannya secara detail," katanya, menjelaskan.

Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus menjelaskan, pelatihan peningkatan kapasitas wawasan dan teknik dalam menangani musibah bencana alam kepada para relawan penanggulan bencana itu dilakukan, karena beberapa pertimbangan.

"Selain karena memang untuk meningkatkan wawasan, juga karena Pamekasan ini telah ditetapkan oleh pemerintah Jawa Timur sebagai kabupaten yang rawan bencana," katanya.

Sebelumnya, Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Jatim memang telah mengukuhkan kampung siaga bencana di Kabupaten Pamekasan, dan pengukuhan itu sebagai upaya untuk mewujudkan terciptanya tatanan masyarakat yang tangguh bencana.

Kabupaten Pamekasan menurut data Dinsos Jatim, termasuk dari dalam data Indeks Risiko Bencana Indonesia di peringkat ke-115 dari total 496 kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi, pelatihan yang kami gelar ini, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tanggung bencana dan sadar bencana," kata Akmalul Firdaus, menjelaskan.