Polisi terbitkan DPO untuk Veronica Koman

id Polda jatim, veronica koman dpo, veronica koman, luki hermawan

Polisi terbitkan DPO untuk Veronica Koman

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis DPO untuk Veronica Koman di Mapolda setempat di Surabaya, Jumat (20/9/2019). (Willy Irawan)

Selain diterbitkan surat DPO, kami juga mengeluarkan red notice yang nanti akan dikirim dan digelar di Prancis
Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) untuk tersangka penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua, Veronica Koman setelah yang bersangkutan tak kunjung memenuhi panggilan hingga Rabu, (18/9).

"Kami mengeluarkan DPO, ini setelah Mabes Polri melakukan gelar perkara kemarin," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kepada wartawan di Mapolda setempat, di Surabaya, Jumat.

Luki mengatakan sebelum menetapkan DPO, polisi juga telah melakukan upaya paksa pencarian di rumah Veronica di Jakarta. Namun polisi tidak membuahkan hasil saat menggeledah rumah Veronica yang ada di Jakarta.

"Setelah kami geledah rumahnya di Jakarta, Veronica memang tidak ada di rumah," kata jenderal bintang dua ini.

Selain menetapkan Veronica sebagai DPO, Polda Jatim akan mengeluarkan red notice, yang akan digelar di Prancis, untuk disebar ke 190 negara yang telah bekerja sama.

"Selain diterbitkan surat DPO, kami juga mengeluarkan red notice yang nanti akan dikirim dan digelar di Prancis," kata dia.

Sebelumnya penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengirim surat panggilan kedua atas nama Veronica Koman pada pekan lalu untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 13 September 2019.

Polda Jatim telah memberikan tambahan waktu lima hari untuk memenuhi panggilan karena Veronica yang masih berada di Australia.

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya, pada 17 Agustus 2019.

Akibat perbuatannya, Veronica dijerat dengan pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP. UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.(*)
Pewarta :
Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar