Surabaya (ANTARA) - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya belum membuka penjaringan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020 karena dengan pertimbangan hanya mendapat lima kursi di DPRD Surabaya.
"Karena itu juga dibutuhkan koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung cawali dan cawawali Surabaya," kata Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Mahfudz di Surabaya, Senin.
Menurut dia, saat ini yang harus dilakukan PKB adalah memastikan akan koalisi dengan partai mana saja baru setelah itu mengusung cawali dan cawawali Surabaya dengan membuka pendaftaran.
Saat ditanya apakah sudah ada gambaran soal koalisi dengan partai lain, Mahfudz mengatakan hingga saat ini belum ada gambaran, melainkan masih menunggu perkembangan politik jelang Pilkada Surabaya 2020.
"Yang jelas PKB tetap mengajukan Musyafak Rouf (Ketua DPC PKB Surabaya) sebagai bakal cawali Surabaya," ujar Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya ini.
Petimbangan mengusung Musyafak Rouf, kata dia, karena popularitas sudah punya dan kemampuannya pun juga sudah terbukti. Sepak terjangnya dalam dunia perpolitikan di Surabaya tidak diragukan lagi. Bahkan Musyafak Rouf adalah representasi dari Nahdlatul Ulama (NU).
Meski demikian, lanjut dia, harapan dari PKB Surabaya adalah terbangunnya koalisi "merah hijau" atau antara PDI Perjuangan selaku pemenangan Pemilu legislatif 2019 dengan PKB pemenangan pemilu kedua di Surabaya.
"Ketika koalisi PDI Perjuangan dengan PKB, maka PKB tahu diri, cukup wakilnya. Artinya tetap sebagai partai pengusung bukan pendukung," katanya.
Sementara itu, menanggapi mantan Ketua DPC PKB Kota Surabaya Wahyuddin Husein yang mendaftar sebagai Bakal Cawawali Surabaya di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Mahfudz mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi sama sekali dengan yang bersangkutan. (*)
