Menteri PPN: Sensus Penduduk 2020 wujudkan satu data kependudukan

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menjadi momentum untuk mewujudkan satu data kependudukan yang akan membantu pembuatan berbagai macam kebijakan secara lebih akurat.

"Sensus Penduduk 2020 ini adalah momentum awal sehingga kedepannya nanati tidak ada lagi dualisme mengenai data kepedudukan," kata Bambang saat jumpa pers di sela Rapat Teknis Nasional (Raketnas) Kepala BPS Kabupaten/Kota 2019 di Yogyakarta, Rabu.

Bambang menjelaskan satu data kependudukan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam pelaksanaanya, Sensus Penduduk 2020 akan mengkolaborasikan antara data statistik hasil sensus dengan data versi administrasi kependudukan yang dihasilkan Dukcapil.



"Tentunya kita mengetahui ada data versi administrasi kependudukan yang sering menjadi dasar untuk pilkada atau pemilu. Nah, data Dukcapil ini seyogianya harus konsisten dengan data statistik kependudukan," kata dia.

Dengan adanya satu data kependudukan, ia berharap tidak ada lagi data yang berbeda-beda meski berasal dari instansi yang berbeda-beda. Kalaupun data itu dihasilkan oleh instansi yang berbeda, hasilnya harus tetap konsisten sebagai satu data yang representatif, akurat, dan memenuhi seluruh kaidah statistik.

"Selama ini ada basis administrasi dan BPS masih menggunakan sensus terakhir atau 2010. Kemudian, ada survei penduduk antar sensus yang dirasa tidak menyeluruh dan sangat mungkin terjadi perbedaan data.Ini yang mau kita satukan dengan memakai sensus penduduk 2020 sebagai momentum," kata dia.

Menurut Bambang, satu data kependudukan sangat bermanfaat sebagai pijakan berbagai pihak yang bergelut di bidang perencanaan, strategi ekonomi, serta bidang penelitian terutama yang berkaitan dengan ilmu sosial. Tidak hanya itu, data tersebut berguna sebagai acuan dalam membuat analisa dan memformulasikan berbagai kebijakan.

"Karena pada akhirnya semua kebijakan, semua analisa ujungnya adalah kepada manusia, kepada penduduk Indonesia. Dengan demikian akurasi data menjadi sangat penting," kata dia.

Untuk mendukung tingkat akurasi data, menurut Bambang, dalam Sensus Penduduk 2020, BPS akan mulai memanfaatkan big data. Data digital, menurut dia, akan menjadi tren masa depan.

"Karena akan sulit apabila semuanya tergantung pada kuesioner yang sifatnya fisik atau satu per satu. Tentunya akan lebih mudah dan akurat apabila menggunakan basis data digital," kata Bambang. (*)