Harapan masyarakat dari pembangunan bandara Kediri

id bandara kediri,pembangunan bandara kediri,kabupaten kediri,desa bulusari,warga desa bulusari,proyek bandara kediri

Harapan masyarakat dari pembangunan bandara Kediri

Ilustrasi. Bandara Kediri (Antara Jatim)

Kediri (ANTARA) - Tidak lama lagi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akan dibangun sebuah bandar udara (bandara). Lokasinya berada di barat Sungai Brantas, tersebar di sejumlah desa yang masuk Kecamatan Tarokan, Grogol, dan Banyakan.

Ya. Isu terkait dengan rencana pembangunan bandara awalnya sudah didengar masyarakat, hingga kemudian ada pembelian tanah besar-besaran di barat Sungai Brantas itu. Kini, isu itu bukan hanya isapan jempol.

Sejumlah menteri hadir di Kabupaten Kediri, pada 31 Agustus 2019, membahas percepatan pembangunan Bandara Kediri yang dalam proyek strategis nasional.

Menteri yang hadir antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan peletakan batu pertama dimungkinkan dilakukan pada Januari 2020. Direncanakan pembangunan itu bisa selesai pada 2021.

Dipastikan, dengan pembangunan bandara itu bisa memberikan efek positif. Banyak kesempatan kerja untuk masyarakat. Untuk itu, Menteri Luhut meminta agar masyarakat Kabupaten Kediri yang lahannya terdampak pembangunan bandara tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang hendak menghambat pembangunan bandara tersebut.

"Tidak ada yang bermaksud merugikan masyarakat. Ini pasti akan memberi nilai tambah, karena itu perintah Presiden untuk memberikan yang terbaik terhadap rakyat," kata dia saat kunjungan kerja ke Kediri, Sabtu (31/8).

Menhub Budi Karya Sumadi bahkan menegaskan pembangunan proyek pembangunan bandara saat ini telah menjadi proyek strategis nasional. Dengan itu, dipastikan pembangunan bandara terus dilanjutkan.

Bukan tanpa sebab pemerintah akhirnya memutuskan pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri. Padahal, sebelumnya Kabupaten Tulungagung sempat digadang-gadang lokasi yang akan dibangun bandara, hingga akhirnya ditetapkan Kediri.

Menhub menegaskan Kabupaten Kediri dipilih untuk pendirian bandara bertaraf internasional karena lokasinya yang dinilai strategis.

Kediri berdekatan dengan sejumlah daerah lain, antara lain Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, hingga Kota/Kabupaten Madiun. Selama ini, warga yang tinggal di Jawa Timur (Jatim) bagian selatan jika ingin naik pesawat harus bertolak ke Bandara Juanda, Surabaya.

Kendati saat ini sudah terdapat jalan tol yang lebih mempercepat perjalanan, namun perjalanan menuju ke bandara relatif lebih lama ketimbang waktu tempuh naik pesawat, misalnya dari Surabaya ke Jakarta.
Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan (ke dua kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ke dua kiri) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil (kanan) dan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno (kiri) saat melakukan kunjungan kerja di kawasan terdampak pembangunan bandara di Grogol, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (31/8/2019). (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hp)


Masalah Tanah

Saat ini pemerintah masih mempunyai pekerjaan untuk menyelesaikan soal pembebasan lahan yang rencananya akan dibangun bandara itu.

Menko Maritim Luhut menyebut karena sudah menjadi proyek strategis nasional, pemerintah menargetkan untuk waktu terakhir pembebasan tanah. Hingga kini, ada sekitar 20 hektare tanah milik warga yang belum dibebaskan. Tawaran ganti untung kepada warga diberikan di atas NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti).

"Kami punya deadline pembebasan tanah dan ini sudah sesuai aturan yang ada. Tinggal 20 hektare," ujar dia.

Untuk itu, dirinya sangat berharap masyarakat mendukung penuh program pemerintah itu, sebab ke depannya dinilai lebih banyak memberikan dampak positif untuk daerah dan warga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menambahkan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan bandara, pemerintah bisa menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Namun di Kediri, kata dia, dalam penyelesaian pembebasan lahan masih menggunakan business to business (B2B). Jika memang masih terkendala, pemerintah akan memutuskan untuk menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012, sehingga untuk uang ganti untung akan diambil ke pengadilan.

Sofyan juga menceritakan pengalaman pembebasan lahan di Sumatera yang dijadikan sebagai jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Palembang, di mana warga justru meminta agar tanahnya dilewati proyek jalan tol, sebab harga yang diberikan atau ganti untungnya hingga empat kali dari NJOP.

"Pemerintah tidak merugikan rakyat, tapi mementingkan kesejahteraan rakyat. Kediri nanti perkembangan ekonominya jadi, menciptakan lapangan kerja," kata Menteri Sofyan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sujana menambahkan pemerintah daerah tetap mendorong agar masyarakat sadar bahwa pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Masyarakat dapat informasi lebih jelas.

"Sehingga tidak ada ganjalan lagi dan dapat melepas tanahnya," kata Dede yang pernah menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri.
Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat pertemuan dengan warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (31/9/2019). (istimewa)


Persempit ketimpangan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai percepatan pembangunan Bandara Kediri dapat mempersempit ketimpangan Jatim bagian utara dan selatan.

Khofifah menilai percepatan pembangunan Bandara Kediri tersebut diharapkan dapat menstimulir pertumbuhan ekonomi baik di sekitar bandara maupun akses ke berbagai destinasi wisata serta berkembangnya sektor perkebunan dan hortikultur di kawasan Selingkar Wilis.

"Maka dukungan bandara di Kediri akan mempercepat pengembangan Selingkar Wilis, baik sektor wisata, UMKM, perkebunan, hortikultur maupun perikanan," jelas Khofifah.

Perempuan Gubernur pertama di Jatim tersebut juga menambahkan pembangunan bandara di Kediri kini sudah dalam persiapan akhir. Untuk itu, sebelum dilakukan groundbreaking dibutuhkan sosialisasi secara komprehensif kepada semua pemangku kebijakan agar terbangun kesepahaman yang baik terutama untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pengembangan wilayahnya ke depan, sehingga tercipta sinergitas yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Pembangunan bandara juga disambut baik warga terutama di sekitar daerah yang hendak dibangun bandara. Mereka berharap, rencana itu memang direalisasikan, sehingga mereka juga bisa menyiapkan diri salah satunya mengembangkan usaha.

Sementara itu, dua desa yang lokasi tanahnya paling luas dibeli, yakni Bulusari serta Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Tanah yang dibeli itu berupa kebun, sawah, hingga perumahan warga.

Kepala Desa Bulusari Rohmat Wisuguh mengungkapkan pembelian tanah petani sudah dilakukan sekitar satu tahun lalu. Awalnya warga sempat mendengar tanah itu akan dimanfaatkan untuk sirkuit, namun belakangan ternyata santer terdengar akan dijadikan bandara.

Tanah warga juga dibeli dengan harga fantastis. Jika sebelumnya tanah di desa itu hanya laku di bawah Rp50.000 per meter, kini tanah warga dibeli Rp300.000 hingga Rp700.000 per meter, tergantung kondisi apakah tanah sawah, kebun, atau perumahan.

Dirinya menyebut warga sangat mendukung dengan rencana pembangunan bandara itu, terlebih lagi ganti untung yang diberikan juga bagus. Bahkan, lebih cepat juga lebih baik. Namun, warga juga bingung sebab ternyata harga beli tanah di luar, ternyata sudah jauh lebih mahal.

"Harga yang di luar daerah Bulusari ternyata sekarang merangkak sampai Rp22 juta per ru. Kemarin juga juga minta tolong diusulkan bagaimana kalau tanahnya direlokasi atau dibuatkan perumahan. Tapi tanahnya masih memadai atau tidak," kata dia.

Di Desa Bulusari terdapat kurang lebih 141 rumah warga sudah terdaftar hendak dibebaskan untuk keperluan pembangunan bandara. Namun hingga kini masih tiga rumah yang sudah dilepas, sedangkan sisanya masih menunggu. Untuk tanah, ada sekitar 4,5 hektare.

Rohmat menyebut warga tidak pernah menolak bangunan rumah maupun tanahnya dibebaskan untuk kepentingan umum. Namun, warga masih belum mendapatkan kepastian soal harga. Disebutkan, tim dari pusat baru memberikan koreksi harga, sehingga pemilik bangunan juga belum semuanya mendapatkan kepastian harga.

"Baru dikerjakan tim independen dari pusat. Yang keluar harga baru pekan kemarin tiga rumah, tambah lagi enam rumah, jadi total ada sembilan. Yang sudah diberikan (uang pembayaran) tiga rumah. Itu bukan kesalahan warga yang sulit melepas, pembebasan lahan yang tanah permukiman baru dikerjakan," ujar dia.
Pewarta :
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar