Jokowi tagih penyelesaian persoalan sampah

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menagih penyelesaian persoalan sampah yang terjadi di berbagai daerah.

"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah enam kali sejak saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya, urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Presiden Joko Widodo di kantor presiden Jakarta, Selasa.

Presiden menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas dengan topik "Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)".

"Jadi gubernur juga sama, tapi sampai sekarang, sampai hari ini, saya belum mendengar ada 'progress' yang sudah nyala (mulai) dan jadi," ungkap Presiden.

Presiden pun meminta laporan dari para kepala daerah tersebut terkait dengan kemajuan penyelesaian masalah sampah tersebut.

"Oleh sebab itu kita langsung saja menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan 'PLN-nya Pak yang lamban, PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah," ungkap Presiden.

Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan pun mengangkat tangannya saat ditanyakan Presiden.

"Ada yang menyampaikan di ESDM-nya belum beres. Menterinya ada. Sudah, kita selesaikan sore hari ini. Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu adalah ikutannya," tegas Presiden.

Menurut Presiden, sejumlah masalah sampah baik di daratan maupun di laut harus segera diselesaikan.

"Kita menyelesaikan yang di darat saja belum rampung, kita sudah harus selesaikan lagi yang 'marine debris'. Ini juga menjadi masalah dunia bukan hanya kita dan kita ini berada pada posisi yang di nomor, mengenai sampah, nomor dua," ungkap Presiden.

Ia pun meminta ada satu solusi yang benar-benar dihasilkan dalam rapat tersebut.

"Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi sore hari ini. 'Problemnya' ada di mana langsung, dan waktu saya berikan kepada wali kota, gubernur, bupati yang hadir. Langsung 'to the point' saja masalahnya. Tidak usah cerita terlalu panjang," perintah Presiden.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Selanjutnya hadir juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan.

Kemudian hadir Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Wali Kota Makassar Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wali Kota Palembang Harnojoyo dan pejabat terkait lain.