Madiun (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor Madiun mencegah pergerakan massa yang akan mengikuti aksi "people power" di Jakarta dengan melakukan patroli dan "sweeping" di jalan tol Ngawi-Kertosono ruas Kabupaten Madiun-Wilangan dan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono, kepada wartawan, Senin mengatakan titik yang digunakan untuk melakukan patroli dan "sweeping" di jalan tol Madiun adalah di rest area KM 626 yang berada di Saradan, Kabupaten Madiun.
"Informasi yang kami terima bahwa 'rest area' tol di Madiun tersebut menjadi salah satu tempat transit untuk massa yang rencana akan menggelar aksi ke Jakarta pada tanggal 22 Mei. Karena itu dilakukan pemeriksaan," ujar Kapolres AKBP Ruruh Wicaksono di Madiun.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut diutamakan pada kendaraan bus pariwisata dan travel yang barangkali digunakan oleh massa yang akan ke Jakarta. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan bagasi kendaraan untuk mengecek barang bawaan.
"Kami lakukan pemeriksaan kendaraan, utamanya kendaraan pariwisata atau travel yang digunakan oleh massa yang menuju Jakarta. Kita cegah mereka agar tidak berangkat ke Jakarta," ucapnya.
Dia mengungkapkan patroli dan "sweeping" akan digelar secara intensif mulai tanggal 19 hingga 21 Mei mendatang. Tak hanya di "rest area" tol, terdapat tiga titik lain yang dilakukan pemeriksaan.
Yakni, di daerah Purworejo dekat akses masuk ke pintu tol Caruban dan Dumpil dekat arah masuk pintu tol Madiun. Kemudian satu titik ke arah perbatasan Ponorogo dengan Dolopo di wilayah Geger.
"Bila nantinya ditemukan senjata tajam atau narkoba dalam pemeriksaan, akan kami proses di Polres Madiun sesuai ketentuan," tegasnya.
Ruruh menambahkan, pihaknya menyiagakan sebanyak 300 personel guna melakukan patroli dan "sweeping" di empat titik tersebut.
Terkait rencana aksi mengatasnamakan gerakan rakyat atau "people power" yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas atas hasil pemilu serentak 2019 pada 22 Mei 2019, ia meminta warga Kabupaten Madiun untuk tidak mudah terprovokasi terhadap kegiatan inskonstitusional tersebut.
"Warga Kabupaten Madiun diminta untuk tidak terpengaruhi akan ajakan berangkat ke Jakarta tersebut," kata dia.
Ia menilai proses pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan trasparan, jujur, adil, dan demokratis. Jika ada pihak yang tidak puas, bisa menggugat melalui jalur yang telah disediakan. (*)
