Mojokerto (ANTARA) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berencana akan menerapkan "One Single Submision" (OSS) untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah di wilayah itu.
Ning Ita, sapaannya di sela rapat koordinasi dan penandatanganan kerja sama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 di Surabaya, Selasa mengatakan penerapan OSS untuk transparansi pendapatan daerah dan juga mencegah adanya tindak pidana korupsi.
"Ke depan semua bentuk perizinan harus daring. Kalau semua kita buat transparan, bisa dibaca oleh pihak lain termasuk masyarakat maka seluruh kegiatan akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi penyimpangan data, dan pendapatan dari pajak daerah akan meningkat," kata Ning Ita.
Dengan penerapan sistem baru ini agar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mojokerto bisa lebih optimal dan efisien.
"Karena mampu mencegah dan meminimalisir kebocoran penarikan pajak. Dengan begitu, pembangunan di Kota Mojokerto dapat lebih maksimal," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan proses penertiban aset daerah bukanlah sesuatu yang sederhana. Meskipun seharusnya sudah melakukan kanalisasi dari seluruh Barang Milik Negara (BMN) di era industri 4.0 dengan OSS.
Lebih lanjut Khofifah menyampaikan masing-masing pusat data dari informasi secara bertahap akan menyinkronkan data.
"Kalau kepala-kepala pusat data dan informasi sudah menyinkronkan proses akuntabilitas dari seluruh penyelenggaraan negara bisa lebih tinggi tingkat akuntabilitasnya," ujar Khofifah.
Selain itu, koneksitas menjadi penting untuk bisa mewujudkan bagaimana OSS bisa menjadi pintu masuk dari transparansi.
Dijelaskannya, koordinasi lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga vertikal lainnya seperti OJK, BPN dan pajak menjadi penting untuk membantu proses koneksitas supaya OSS kembali menjadi pintu masuk dari koordinasi didaerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan melalui rapat koordinasi akan melakukan kerja sama bagaimana mengoptimalkan mendapatkan daerah dan menertipkan aset daerah di wilayah masing-masing.
"Dengan hadirnya kepala daerah, kita meminta komitmen yang penuh dari kepala daerah. Kalau kepala daerahnya tidak memiliki komitmen yang baik untuk melaksanakan komitmen ini, maka hal ini tidak akan tercapai," kata Basaria.(*)
