Belanja langsung Kabupaten Sidoarjo triwulan pertama baru 6,9 persen

Sidoarjo (ANTARA) - Realisasi belanja langsung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada triwulan pertama tahun 2019 baru sekitar 6,9 persen atau Rp171 miliar dari total alokasi yang mencapai Rp2,44 triliun.

"Dari realisasi belanja langsung sebesar Rp171 miliar, masing-masing Rp19 miliar adalah belanja pegawai, Rp146 miliar adalah belanja barang dan jasa dan Rp6 miliar merupakan belanja modal," kata Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Muhammad Nur, dalam laporan ekspose realisasi penyerapan anggaran triwulan ke I tahun 2109 di Sidoarjo, Senin.

Ia mengemukakan, untuk belanja tidak langsung dari total APBD sebesar lebih kurang Rp4,84 triliun.

"Sampai dengan triwulan pertama 2019, belanja tidak langsung yang sudah terealisasi sebesar Rp320 miliar atau sekitar 13,35 persen," katanya.

Sebelumnya, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Pemkab Sidoarjo tahun 2017 dan 2018 relatif cukup tinggi. Tahun 2017 mencapai Rp864 miliar dan tahun 2018 menembus Rp1 triliun.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyampaikan, saat ini pemkab telah menyiapkan langkah preventif dan proaktif untuk menekan silpa.

"Salah satunya berharap proyek jalan pendamping dan meminta supaya Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air segera melakukan langkah-langkah percepatan, termasuk permasalahan lahan warga," kata Saiful Ilah.

Sedangkan untuk menekan silpa, sejumlah langkah preventif diambil Pemkab Sidoarjo, di antaranya melakukan pendampingan penyusunan rencana pengadaan di tiap-tiap OPD sejak penyusunan rencana kerja, sehingga diharapkan perencanaan pengadaan semua OPD tersusun dengan benar sesuai kaidah pengadaan barang dan jasa.

"Seperti membangun katalog lokal untuk beberapa komoditas, yaitu cleaning service, paving, asphalt, hotmic, dan U-Ditch sehingga memangkas proses pemilihan penyedia dan OPD dapat langsung melakukan pembelian tanpa melalui proses tender dan melaksanakan tender dini pada akhir tahun 2018," katanya.

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga telah melakukan langkah proaktif dengan melanjutkan katalog lokal dan rencananya ditambahkan empat komoditas, yaitu jasa keamanan, batik haji, bio septictank, dan mebeler sekolah.

"Melaksanakan konsolidasi pengadaan, yaitu menggabungkan beberapa paket sekaligus. Paket yang sedang berjalan saat ini adalah konsolidasi pengadaan pakaian dinas. Saya berharap untuk paket konstruksi juga dapat dikonsolidasikan, sehingga proses pengadaannya lebih efisien, cepat dan mempunyai kualitas pekerjaan yang sama," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo Sanadjihitu Sangaji melaporkan, pada Februari, semua OPD telah mengumumkan 11.059 paket pengadaan di dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang meliputi semua jenis pengadaan, baik pengadaan langsung, e-purchasing, tender cepat, maupun tender atau seleksi.

Khusus pengadaan barang/jasa melalui tender dan seleksi, terdapat 492 paket pengadaan, dengan target triwulan pertama sejumlah 204 paket.

“Namun, sampai saat ini jumlah paket yang baru diusulkan untuk diproses di bagian pengadaan barang dan jasa sebanyak 66 paket pengadaan, yang terdiri tujuh paket pengadaan barang, 38 paket pengadaan jasa lainnya, 12 paket pengadaan jasa konsultansi, dan sembilan paket pekerjaan konstruksi," katanya.