Sumenep (ANTARA) - Distribusi logistik pemilu ke Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tetap dilalukan Komisi Pemilihan Umum setempat pada Selasa, tidak terpengaruh gempa tektonik yang terjadi wilayah itu.
"Distribusi tetap dilakukan. Kami di sini tidak merasakan adanya gempa," kata Komisioner KPU Sumenep Malik Mustofa kepada Antara di Sumenep, Selasa siang.
Ia menjelaskan, pergeseran logistik pemilu dari gudang penyimpanan logistik ke Pelabuhan Kalianget, Sumenep, sudah dilakukan sejak sekitar pukul 06.00 WIB.
"Siang ini rencananya kapal berangkat ke Sapeken sesuai dengan jadwal pemberangkatan," kata Malik.
KPU Sumenep tetap melakukan pendistribusian, karena hingga kini belum menerima informasi peringatan dini dari institusi berwenang terkait kemungkinan terjadinya cuaca buruk atau bencana jenis lainnya yang berpotensi mengganggu keselamatan transportasi laut.
"Kalau misalnya diperkirakan berpotensi terjadi bencana, seperti gempa, institusi berwenang seperti BPBD Sumenep atau BMKG tentu menyampaikan kepada kami atau setidaknya melarang kapal berlayar," ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan itu.
Menurut Malik, pendistribusian logistik pemilu ke kepulauan di Sumenep kali ini merupakan yang pertama. Pendistribusian lanjutan dijadwalkan pada 8 April 2019, sesuai dengan jadwal kapal yang akan berlayar dari Pelabuhan Kalianget.
Sebagaimana pendistribusian logistik pemilu pada umumnya, pendistribusian ke PPK Sapeken juga dikawal anggota polisi dari Polres Sumenep.
Pemilu serentak di kabupaten paling timur Pulau Madura ini diikuti 872.764 pemilih, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Pelaksanaan pemungutan suara akan digelar di 4.315 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 27 kecamatan, termasuk sembilan kecamatan di wilayah kepulauan.
Baca juga: Gempa tektonik magnitudo 5,0 landa Sumenep
Baca juga: Lima kali gempa susulan guncang Sumenep
Ada gempa, distribusi logistik ke kepulauan Sumenep tetap jalan
Selasa, 2 April 2019 14:19 WIB
Kalau misalnya diperkirakan berpotensi terjadi bencana, seperti gempa, institusi berwenang seperti BPBD Sumenep atau BMKG tentu menyampaikan kepada kami atau setidaknya melarang kapal berlayar