Mensesneg minta PTS turut pecahkan masalah sosial

id Pratikno, aptisi, mensesneg, perguruan tinggi swasta

Mensesneg minta PTS turut pecahkan masalah sosial

Mensesneg Pratikno saat menjadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Surabaya, Sabtu. (Willy Irawan)

Tidak harus membuka prodi (program studi) baru. Contohnya, PTS harus bisa mengisi dan menciptakan lapangan kerja. Lulusan yang ditunggu pasar kerja. Itu bisa dilakukan jika menjawab permasalahan yang ada di masyarakat
Surabaya (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta perguruan tinggi di bawah naungan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) turut serta memecahkan masalah sosial melalui penelitian dan inovasi yang diciptakan.

Pratikno saat menjadi pembicara dalam seminar yang digelar APTISI di Surabaya, Sabtu mengatakan perguruan tinggi di bawah naungan APTISI yang mayoritas usianya lebih muda dibanding PTN, punya peluang untuk berinovasi secara cepat.

"Tak harus berlomba jadi world class university, tapi memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat. Seperti permasalahan sosial dan ada potensi lokal yang dimunculkan," ujar Pratikno.

Dengan inovasi tersebut, lanjut mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, PTS punya lompatan dan tidak menjadi follower PTN yang besar. Selain itu, PTS harus membangun zona baru yang berbeda dengan PTN yang sudah mapan.

"Tidak harus membuka prodi (program studi) baru. Contohnya, PTS harus bisa mengisi dan menciptakan lapangan kerja. Lulusan yang ditunggu pasar kerja. Itu bisa dilakukan jika menjawab permasalahan yang ada di masyarakat," tuturnya.

Untuk itu, dia mengajak APTISI untuk mengajukan rekomendasi atau usulan agar kekuatan PTS yang menurutnya sangat besar itu dapat melakukan lompatan dengan hasil luar biasa.

Pratikno menyatakan, saat ini banyak terlalu fokus pada revolusi industri 4.0. Padahal, industri 4.0 di Indonesia kurang dari 20 persen.

Menurutnya, yang penting untuk digarap adalah digital ekonomi yang dapat menjadi pasar bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena nilainya 80 persen ekonomi Indonesia.

"Kewirausahaan kita masih rendah. Masih tiga atau empat persen dari total penduduk. Padahal di negara besar sudah dua digit. Itu yang jadi penting dan harus didorong," ujarnya.(*)
Pewarta :
Editor: Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar