Wakil Wali Kota Surabaya Kawal Penyehatan Rumah Potong Hewan

Surabaya (Antaranews Jatim) - Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana ikut mengawal penyehatan salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemkot Surabaya, Jatim, yakni Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan di Pegirikan.
     
"Sudah kami pikirkan cara untuk membantu menyehatkan RPH (Rumah Potong Hewan)," kata Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Selasa.
     
Menurut dia, RPH selama ini fokus melayani pemotongan hewan, terutama sapi. Namun laba yang dikumpulkan setahun berkisar Rp23 juta dan begitu juga setoran deviden sulit dijalankan RPH.
     
Selama ini, lanjut dia, diversifikasi usaha sudah dijalankan PD RPH, yakni membuka Rumah Daging dengan menyediakan daging untuk stick, pentol, daging burger dan lainnya. Namun, upaya tersebut tidak banyak membantu keuangan.
     
Untuk itu, lanjut dia, salah satunya upaya yang akan dilakukan Pemkot Surabaya yang dengan menggandeng semua hotel, restoran dan kafe di Surabaya. 
     
"Kami data berapa kebutuhan daging dalam seharinya. Nah, kebutuhan daging ini akan dipasok RPH," ujarnya.
     
Harapannya, kata dia, dengan solusi tersebut RPH akan memotong sapi dalam jumlah besar guna mencukupi kebutuhan hotel, restoran serta kafe di wilayah kota. Tentunya ini akan berimbas positif pada pertambahan nilai retribusi pemotongan. 
     
"Bukan itu saja, RPH ke depan diharapkan mampu melakukan diversifikasi usaha bidang perternakan," kata Whisnu yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini. 
     
Untuk lahan perternakan, menurut Whisnu, RPH bisa memanfaatkan lahan aset pemerintah kota yang ada di luar kota. Harapannya, RPH bisa melayani penyediaan benih sapi berkualitas serta menjawab kebutuhan sapi pedaging.
     
Saat ditanya apakah tidak menerapkan praktik monopoli sehubungan pasokan daging ke hotel, restoran dan kafe se-Surabaya? Whisnu mengatakan itu tidak monopoli, melainkan bagian upaya menyehatkan BUMD, khususnya RPH. 
     
"Terus, dengan daging dari BUMD, pengusaha hotel, restoran, serta kafe bisa mendapatkan harga lebih murah. Sistem pembayaran juga bisa disepakati, bisa tempo," katanya.
     
Semua itu, kata dia, untuk menjawab besarnya operasional dibanding pendapatan karena pemasukkan per bulannya berkisar Rp23 juta namun biaya pembuangan sampah mencapai Rp500 juta per tahun. 
     
Selama ini pendapatan RPH dari pemotongan sekitar 150 ekor sapi, 100 ekor kambing, dan 100 ekor babi. Ini yang membuat perusahaan itu keberatan membiayai operasional, meliputi perawatan bangunan, gaji karyawan, biaya angkutan dan lainnya.
     
Diketahui RPH Surabaya selama ini melayani jasa potong hewan, yakni sapi, kambing, bahkan babi. Layanan lebih perusahaan ini adalah memeriksa kesehatan hewan sebelum dipotong.  Hal ini untuk memastikan daging yang harus higienis dan berstandar Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) sebagai prioritas utama RPH.
     
Dirut PD RPH Surabaya Teguh Prihandoko menyebut terobosan ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada jasa potong hewan. Untuk memastikan bahwa tidak ada penyakit pada hewan yang nantinya akan menular kepada manusia, terlebih dulu diperiksa langsung oleh dokter.
     
"Untuk memastikan pengendalian daging. Diharapkan ternak-ternak harus dipotong di RPH, karena ada dokternya. Ternak sebelum dipotong harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan, kemudian disembelih juru sembelih halal di RPH, setelah dipotong dagingngnya harus diperiksa, hatinya mengandung cacing atau tidak," kata Teguh.
     
Rumah Potong Hewan kini mulai dibenahi oleh Teguh, dengan membuka rumah daging. Dengan membuat rumah produksi yang menyajikan daging kemasan, sudah dipotong, dikemas dan siap diperjualkan. 
     
"Akhirnya saya membuat rumah produksi kemasan, Midshop saya benahi untuk menjadi rumah daging. Jadi saya juga punya stok tiga ton, kalau ada yang buat gegeran, ini saya drop daging dingin," ujarnya. 
     
Hal ini merupakan edukasi yang dibuat Teguh mulai Januari 2017 lalu untuk masyarakat, dan sedang mempopulerkan daging ASUH dengan mata rantai dingin. Selain itu, Direktur PD RPH juga sedang meletakkan pondasi, untuk masyarakat yang belum terbiasa memakan daging beku. (*)