Khofifah Gandeng Australia Siapkan Penanganan Kemiskinan Petani

Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menggandeng Pemerintah Australia untuk bekerja sama menyiapkan penanganan kemiskinan petani di wilayah provinsi setempat.

Mantan Menteri Sosial itu, bersama pasangannya Emil Elestianto Dardak, yang belum lama lalu ditetapkan sebagai pemenang di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Surabaya, Minggu.

"Kami membahas hubungan dan kerja sama antara Provinsi Jawa Timur dan Australia ke depan," ujarnya kepada wartawan, usai pertemuan yang berlangsung tertutup.

Dia memastikan satu kerja sama yang akan dijalankan dengan Pemerintah Australia setelah secara resmi dilantik menjadai Gubernur Jawa Timur nanti adalah program penanganan kemiskininan untuk masyarakat petani kecil.

"Karena Australia ternyata sudah punya lembaga yang akan menangani program itu," katanya.

Lembaga yang telah disiapkan Pemerintah Australia untuk program penanganan kemiskinan untuk masyarakat petani kecil di Indonesia itu bernama "Promoting Rural Income Supporting Market Access" (Prisma).

"Ini nyambung sekali dengan konsep `petik-olah-kemas-jual`, yang sering saya sampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Timur. Ternyata sudah ada semuanya di Prisma yang telah disiapkan oleh Pemerintah Australia bagi petani Indonesia. Ini terkait dengan akses pasar terhadap program-program pasca panen," katanya, menjelaskan.

Bagi Khofifah, kerja sama tersebut, sebenarnya bisa langsung dijalankan tanpa menunggu dirinya dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur.

"Bisa langsung segera ditindaklanjuti sekarang. Nanti biar saya komunikasikan dengan Gubernur Soekarwo agar kerja samanya bisa langsung dimulai," ujarnya.

Tentu, dia menandaskan, kerja sama program penanganan kemiskininan untuk masyarakat petani kecil di Jawa Timur dengan Pemerintah Australia ini harus tetap diinisiasi oleh pemerintah pusat.

"Kami harus berkoordinasi dengan pemeritah pusat, minimal kerja samanya melalui kementerian terkait yang memang berwenang menangani itu. Sehingga kerja sama bilateral ini tetap diinisiasi oleh pemerintah pusat agar berseiring dengan kebijakan nasional," ucapnya. (*)