TPID Kota Malang Waspadai Lonjakan Inflasi Juli

Malang (Antaranews Jatim) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang mewaspadai terjadinya lonjakan angka inflasi pada Juli 2018, karena dalam beberapa pekan terakhir ini harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan cukup signifikan.

Kabag Perekonomian Pemkot Malang Rinawati di Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan setidaknya ada tiga komponen yang memiliki potensi menyumbang inflasi cukup tinggi pada Juli 2018.

Pertama, volatile food atau kelompok bahan pangan yang terpengaruh musim. Kedua, core inflation atau kelompok kebutuhan yang terpengaruh langsung kondisi makro ekonomi atau ekonomi global, dan ketiga, administered price atau kelompok harga yang diatur pemerintah.

"Pada volatile food, berlangsungnya musim tanam komoditas hortikultura menyebabkan keterbatasan stok yang dapat memicu kenaikan harga. Yang cukup terasa di masyarakat saat ini adalah harga cabai yang cukup tinggi," ujarnya.

Selain itu, inflasi Juli diperkirakan naik karena imbas kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi pada awal bulan lalu. BBM ini memiliki dampak cukup signifikan dan diprediksi akan memengaruhi kenaikan harga komoditas lain.

Faktor lainnya, kata Rinawati, masih berlangsungnya musim libur sekolah hingga pertengahan Juli yang berpotensi meningkatkan harga sektor pariwisata. Sedangkan pada komponen administered price, lagi-lagi kenaikan bahan bakar menjadi salah satu faktor pendorong inflasi.

"Masih tingginya tarif angkutan udara karena masih berlangsungnya `peak season` dan musim liburan menjadi sangat berpengaruh pada inflasi di Kota Malang," tuturnya.

Menanggapi kemungkinan terjadi inflasi cukup tinggi pada Juli 2018, Plt Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan antisipasi dini, termasuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Malang.

Langkah lainnya, katanya, dengan menjaga arus barang agar tidak terjadi lonjakan harga di pasar. "Pemkot harus menjaga agar tidak ada defisit barang masuk dan keluar. Impor yang lebih tinggi akan menyebabkan inflasi, sehingga perlu ada antisipasi," kata Sutiaji.

Ia menambahkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan upaya menekan inflasi. "Jangan sampai tingkat ekonomi naik 7 sampai 9 persen, tapi inflasi juga naik di angka itu, ini yang menyebabkan gini rasio menjadi tinggi," ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan Pemkot Malang, kata Sutiaji, adalah mempermudah perizinan, seperti SIUP bagi usaha yang bergerak di bidang ekspor dan mempermudah akses, serta menjaga "cash flow" di segala sektor yang ada di Kota Malang.

Selama beberapa tahun terakhir Kota Malang berhasil menekan angka inflasi di bawah 4 persen.? Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan hingga Juni 2018, inflasi berhasil ditekan hingga angka 2,25 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,75 persen.(*)