Ngawi (Antaranews Jatim) - KPU Ngawi menyatakan partisipasi pemilih pada perhelatan Pilkada Jawa Timur 2018 di kabupaten setempat meningkat jika dibandingkan pilkada yang sama pada tahun sebelumnya.
Ketua KPU Ngawi Syamsul Wathoni di Ngawi, Kamis mengatakan peningkatan jumlah partisipasi pemilih tersebut diketahui dalam kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Ngawi yang dilaksanakan di Notosuman Hall Watualang Ngawi.
"Pada Pilgub 2018 ini, partisipasi pemilih mencapai 68,05 persen. Angka ini cenderung meningkat dibanding dengan Pilgub 2013 yang memiliki angka partisipasi mencapai 58,23 persen dari jumlah pemilih terdaftar," ujar Wathoni kepada wartawan seusai kegiatan rekapitulasi.
Sementara itu, lanjutnya, pada Pilkada Jatim atau Pilgub Jatim tahun 2008 partisipasi mencapai 59,06 persen pada putaran pertama, serta 51,58 persen pada putaran kedua.
Pria yang akrab disapa Toni tersebut menjelaskan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam suatu pemilihan, harus diukur dengan jenis pemilihan yang sama.
Yaitu pemilihan gubernur dengan pemilihan gubernur tahun sebelumnya, pemilihan bupati dengan pemilihan bupati tahun sebelumnya, ataupun pemilu legislatif dengan pemilu legislatif tahun sebelumnya.
"Maka untuk membandingkan persentase partisipasi Pilgub Jatim atau Pilkada Jatim tahun 2018 ini harus dengan melihat persentase partisipasi pada Pilgub Jatim tahun 2013," ucapnya.
Sementara, Komisioner KPU Ngawi Eni Nurjanah yang membidangi partisipasi masyarakat mengungkapkan bahwa secara umum partisipasi warga Kabupaten Ngawi semakin baik dan berkualitas.
Pihaknya memberi contoh bahwa pemilih saat ini lebih aktif untuk melihat hak pilihnya dalam DPT dan aktif mengurus pindah memilih.
"Selain itu, banyak warga Ngawi yang berjuang untuk mendapatkan KTP elektronik agar bisa mengikuti pemilihan atau pilkada," kata dia.
Ia menilai, peningkatan partisipasi tersebut selain didukung oleh kualitas pemilih, juga gencarnya sosialisasi pilkada yang dilakukan semua pihak. Baik KPU Ngawi, PPK, PPS, Relawan Demokrasi, dan berbagai pihak terkait. (*)
