Jakarta, (Antara) - Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (AIPR) Rezlan Ishar Jenie berpendapat bahwa masalah keamanan ASEAN akan menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam memainkan perannya jika terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.
"Sejumlah isu keamanan di ASEAN masih menjadi sorotan internasional, sehingga saat terpilih menjadi anggota tidak tetap Indonesia perlu secara aktif mengakomodasi kepentingan ASEAN," kata Rezlan dalam diskusi publik "Menuju Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020" di The Habibie Center, Jakarta Selatan, Senin sore.
Rezlan, mantan duta besar di Perwakilan Tetap RI untuk PBB 2004-2007, menambahkan saat ini isu kemanusiaan etnis Rohingya menjadi salah satu sorotan dunia kepada ASEAN.
"Berada di Dewan Keamanan PBB memberi kesempatan lebih kepada Indonesia untuk mempengaruhi keputusan dalam menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan 'leverage' kita, selain mewakili 'point of interest' kita, juga mewakili sejumlah negara yang berada dalam satu organisasi yang memiliki 'common concern' dengan Indonesia, termasuk ASEAN," tutur dia.
Selain isu kawasan, Rezlan menyebutkan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia jika terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.
Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat sebagai salah negara Anggota Tetap DK PBB yang memiliki hak veto berulangkali mengeluarkan sikap kontroversial terkait isu perdamaian dunia.
"Sikap Amerika di bawah Trump yang cukup kontroversial untuk Palestina, Korea Utara dan Iran, saya kita akan menambah rumit mekanisme di DK PBB," ujar dia.
Namun, Rezlan berharap bahwa kehadiran Indonesia akan memberikan kontribusi dan nilai tambah DK PBB sebagai organisasi yang mengakomodasi semua kepentingan.
"Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB juga akan mengangkat nama dan citra Indonesia di kancah internasional," ucapnya.
Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020 sebagai salah satu cara menjalankan amanat UUD 1945 untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia.
Kampanye keanggotaan Indonesia dengan slogan "True Partner for World Peace" atau Mitra Sejati Perdamaian Dunia memiliki program prioritas untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global; sinergi antara agenda perdamaian dan pembangunan berkelanjutan; penanggulangan terorisme, radikalisme, ekstremisme; menjunjung prinsip dan tujuan Piagam PBB; serta menjalankan peran "bridge builder" di antara negara anggota PBB.
Diskusi publik "Menuju Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020" di The Habibie Center juga menghadirkan Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Dr Teuku Rezasyah dan mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni.(*)
