Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar setiap kementerian dan lembaga non-kementerian dapat terintegrasi dalam satu sistem elektronik tunggal ("Online Single Submission").
"Di sidang kabinet paripurna hari ini, membahas persiapan peluncuran 'online single submission' yang detailnya secara singkat saja Pak Menko dipaparkan agar dapat menjadi perhatian oleh menteri dan kepala lembaga nonkementerian," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
Presiden menyampaikan hal itu dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja.
"Saya perintahkan kementerian dan lembaga serta kepala daerah yang akan terintegrasi dengan 'online single submission' (OSS) agar betul-betul mempersiapkan diri baik dari segi sistem maupun sumber daya manusia termasuk mengubah kultur birokrasi yang kita miliki," tambah Presiden.
Presiden juga meminta agar ego sektoral dalam penerapan OSS tersebut benar-benar dihilangkan.
"Saat OSS ini diluncurkan harus betul-betul sudah hilang yang namanya ego sektoral, tidak ada prosedur yang ribet, yang lama-lama, semua harus terintegrasi dan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah," ungkap Presiden.
Namun, Presiden mengingatkan bahwa reformasi tidak hanya soal penerapan sistem "online" atau daring, tapi juga terkait penyederhanaan regulasi.
"Berkali-kali saya sampaikan penyederhaan regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha baik di kementerian lembaga maupun di daerah. Saya perintahkan kepala staf kepresidenan untuk memonitor ini dan melaporkan ke saya kementerian apa saja dan lembaga nonkementerian apa saja yang belum melaksanakan, yang masih menghambat dalam pelaksanaan penyederhanaan di kementerian masing-masing," tegas Presiden.
OSS itu diharapkan dapat meningkatkan investasi dan ekspor, dua hal kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia.
"Terutama invesasi yang padat karya. Sekali lagi ingin saya garis bawawahi untuk investasi yang berhubungan dengan padat karya agar yang namanya prosedur perizinan betul-betuls bisa dikurangi sebanyak-banyaknya, hilangkan regulasi-regulasi yang tidak perlu, hilangkan peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga di tingkat eselon 1 dirjen dan mungkin juga di tingkat BUMN kita," jelas Presiden.
Regulasi yang berbelit-belit itu akhirnya dapat menghambat investasi dan ekspor yang sedang dikejar pemerintah demi pertumbuhan ekonomi.
"Kita melihat strategi makro fiskal kita dalam jangka pendek, menengah dan panjang sudah hati-hati dan dalam 'track' yang betul. Postur fiskal juga kita terus benahi sehingga saya ingin sekali lagi, saya tidak tahu ke berapa kali, seluruh menteri agar mengecek program-program kegiatan di kementeriannya untuk yang rutinitas yang bertahun-tahun agar digeser ke hal-hal yang produktif yang memberikan hasil yang bisa memberikan manfaat untuk rakyat," tutur Presiden.
Presiden pun mengungkapkan bahwa ia menemukan banyak detail rutinitas yang monoton dan tidak melakukan apa-apa dalam pembangunan masih ada dalam postur anggaran kementerian.(*)
Video Oleh Desca Lidya
