Situbondo (Antaranews Jatim) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat 28 desa hingga saat ini belum bisa mencairkan bantuan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
"Dari 132 desa yang tersebar 17 kecamatan, tinggal 28 desa belum bisa mencairkan ADD/DD karena belum melengkapi persyaratan administratif, sedangkan 104 desa lainnya sudah bisa mencairkan," kata Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Pemkab Situbondo Yogie Krispian Syah di Situbondo, Rabu.
Ia menjelaskan 28 desa yang belum bisa mencairkan bantuan ADD-DD tahun ini belum melengkapi persyaratan administrasi dan salah satunya pembayaran pajak serta melunasi tanggungan pengembalian keuangan penggunaan ADD-DD 2016.
Tidak ada batas akhir pencairan ADD dan DD tahap pertama, katanya, akan tetapi lebih cepat mencairkan akan lebih baik karena desa bisa lebih optimal melaksanakan perencanaan pembangunan di desanya.
"Perencanaan pembangunan desa lewat bantuan ADD dan DD tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya saja pemerintah menekankan pembangunan di desa memprioritaskan padat karya tunai (PKT) dan pembangunan di desa diharapkan akan banyak menyedot tenaga kerja di desa," katanya.
Dengan demikian, lanjut Yogie, penghasilan masyarakat akan tertambah dan daya beli masyarakat akan makin meningkat. Selain itu, pembangunan di desa dengan pola PKT harus menjadi prioritas agar masyarakat desa lebih sejahtera.
Berdasarkan data yang dihimpun, Tahun Anggaran 2018 bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo naik menjadi lebih dari Rp213 miliar. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada 2017 yang lebih dari Rp201 miliar.
Dari Rp213 miliar jumlah total bantuan DD dan ADD itu, sebesar Rp98 miliar lebih untuk ADD dan Rp115 miliar lebih dari bantuan DD. Setiap desa menerima bantuan DD dan ADD bervariasi, mulai Rp1,1 miliar hingga Rp1,6 miliar, tergantung jumlah penduduk dan luasan desa. (*)
