Jakarta (Antaranews Jatim) - Mendekati musim haji 1439 H, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah terus melakukan berbagai terobosan untuk memperbaiki pelayanan bagi jamaah, salah satunya adalah percepatan pelayanan keimigrasian setibanya jemaah di bandar udara Jeddah dan Madinah, dan pendeteksian dini jika pernah mempunyai permasalahan sebelumnya yang kerangkanya adalah perlindungan WNI.
KJRI Jeddah dalam keterangan yang diperoleh Antara di Jakarta, Rabu, menyebutkan sejak awal tahun ini pihaknya telah merintis pertemuan dengan otoritas terkait untuk membahas kerja sama integrasi biometrik pelayanan jamaah haji.
Setelah melakukan pembahasan kerja sama dengan kepala imigrasi (Jawazat) Provinsi Madinah, Konsul Jenderal (Konjen) Mohamad Hery Saripudin didampingi Staf Teknis-1/Konsul Imigrasi KJRI Jeddah I. Ismoyo pada Selasa (3/4) melakukan pertemuan dengan Kepala Jawazat Provinsi Mekkah Mayjen Abdul Rahman Al-Harbi yang membawahi imigrasi Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah guna membahas kerja sama integrasi data biometrik jemaah haji.
"Kerja sama ini dapat mengurangi masa tunggu di bandara sebelum mereka diangkut menuju pemondokan masing-masing," kata Konjen usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu, Konjen menyampaikan apresiasi kepada Jawazat Mekkah yang telah memberikan pelayanan keimigrasian cukup baik kepada mukimin Indonesia yang berjumlah sekitar 400 ribu orang, jemaah umrah dan jamaah haji Indonesia berjumlah lebih dari sekitar 1,2 juta orang.
Selain itu, Konjen menyampaikan usulan kerja sama pelayanan keimigrasian bagi jemaah haji Indonesia yang secara teknis menjadi pembahasan antara imigrasi Arab Saudi dan Indonesia, yaitu rintisan integrasi sistem biometrik.
Konjen juga menambahkan bahwa Pemerintah RI siap untuk mengirimkan tim untuk tujuan tersebut, sehingga jamaah haji Indonesia tidak perlu lagi menunggu antrean panjang saat melakukan proses keimigrasian, baik di bandara Jeddah maupun Madinah.
Senada dengan Konjen, Konsul Imigrasi KJRI Jeddah I. Ismoyo juga sangat berharap bahwa kerja sama integrasi biometrik antara imigrasi Indonesia dan Arab Saudi terealisasi agar antrean panjang di konter-konter imigrasi di bandara Arab Saudi bisa dipangkas. Integrasi biometrik dapat mendeteksi secara dini permasalahan keimigrasian yang dialami jemaah.
"Apa yang dibutuhkan oleh imigrasi Kerajaan Saudi Arabia, imigrasi Indonesia akan mendukung dan menyediakan data biometrik itu, data dari jemaah haji Indonesia, sehingga ketika jemaah haji tiba di Saudi Arabia, mendapatkan proses imigrasi yang sederhana, akurat dan cepat," ujar Ismoyo.
Menanggapi usulan KJRI Jeddah, Mayjen Abdul Rahman Al-Harbi mengatakan, dua minggu sebelum pertemuan dengan KJRI Jeddah tersebut, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang salah satu agendanya adalah membahas bagaimana meningkatkan pelayanan keimigrasian di bandara.
"Menjadi kehormatan bagi kami, khususnya imigrasi, bisa memberikan pelayanan jemaah umrah asal Indonesia yang jumlahnya terbesar nomor dua setelah Pakistan, dan juga jemaah haji Indonesia yang jumlahnya terbesar," ucap Al-Harbi.
Al-Harbi menambahkan, Pemerintah Arab Saudi telah menunjuk salah satu perusahaan IT untuk menangani proses pengambilan biometrik jemaah, sehingga pemeriksaan imigrasi bagi jemaah haji ketika tiba di Arab Saudi berlangsung cepat, dengan cara menunjukkan barcode dari perusahaan tersebut.
Di akhir pembicaraan, Mayjen Al-Harbi mengusulkan kepada Konjen agar mendorong Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan Indonesia segera melakukan pembahasan tentang kerja sama integrasi biometrik jemaah ini. (*)
