Jokowi: Mana Ada "PKI Balita"

Presiden Joko Widodo saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai menjajal Sikuit Sentul di Bogor, Selasa. (Foto Hanni Sofia)

"Coba saya saja di bawah banyak yang diisukan 'Itu pak Jokowi PKI'. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI itu dibubarkan pada tahun 1965. Saya lahir 1961. Berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita. Ya ndak? Lucu banget kan. Itu yang memfitnah ngawur

Sentul, Bogor (Antara) - Presiden Joko Widodo mempertanyakan terkait begitu banyaknya fitnah yang dilayangkan kepadanya soal PKI, padahal PKI dibubarkan pada 1965 dan ia lahir pada 1961 sehingga menurut dia tidak mungkin ada "PKI Balita".

"Coba saya saja di bawah banyak yang diisukan 'Itu pak Jokowi PKI'. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI itu dibubarkan pada tahun 1965. Saya lahir 1961. Berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita. Ya ndak? Lucu banget kan. Itu yang memfitnah ngawur," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Halaman Sirkuit Sentul, Babakan Madang, Bogor, Selasa.

Dalam usianya masih balita maka tidak mungkin seseorang untuk terlibat PKI (Partai Komunis Indonesia).

Oleh karena itu, ia berpesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan logika berpikir yang baik ketika ada informasi atau kabar bohong.

"Saya kan masih balita kok difitnah seperti itu. Saya kadang juga mau marah ya gimana. Enggak marah ya gimana. Serba salah. Tapi saya juga mau blak-blakan. Jadi kalau tidak diingatkan seperti itu, ada lho orang yang percaya. Coba logikanya enggak masuk kan? Masih ada yang percaya juga," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI itu sebenarnya juga menyayangkan masih saja ada masyarakat yang begitu mudah percaya atau terhasut berita bohong.

"Tugas saya sekarang ini adalah bekerja. Bekerja entah menyiapkan pembagian sertifikat, entah membangun infrastruktur, entah memberikan program-program bantuan sosial yang banyak sekali kita lakukan. Tidak ada yang lain," tuturnya.

Untuk itu secara khusus kemudian Presiden berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga ukhuwah atau kerukunan bangsa.

"Jangan sampai kita diadu-adu karena pesta demokrasi atau karena pilihan bupati/walikota ataupun gubernur ataupun pilihan presiden. Sekali lagi kita saudara sebangsa dan setanah air," katanya.

Menurut dia, Indonesia adalah negara besar, negara beragam, negara majemuk dengan agama berbeda dengan adat berbeda, sekaligus dengan tradisi berbeda.

"Saya selalu sampaikan, jaga persaudaraan kita, sebangsa dan setanah air, jaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan. Ini penting untuk Indonesia ke depan," katanya.(*)