Surabaya (Antara Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan untuk membuat sistem
e-government harus memerhatikan kecocokan di pemerintahan kota/kabupaten
yang bersangkutan sehingga tujuan dari program aplikasi tersebut dapat
tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
"Kuncinya pertama kita harus jadi lebih mudah bukannya lebih sulit. Kedua harus lebih cepat jangan malah lebih lama," ujar Wali Kota Risma di Surabaya, Rabu.
Ia mengatakan berbagai sistem elektronik e-government yang telah diterapkan di Kota Surabaya seperti e-budgeting, e-health hingga proses usulan masyarakat melalui e-Musrenbang sampai pelaksanaannya. Termasuk juga membahas sistem perizinan daring atau online Surabaya Single Windows (SSW), Command Center dan e-Kios.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pendukung e-government.
Termasuk tentang pentingnya pegawai ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan latar belakangnya supaya pelayanan kepada masyarakat berlangsung efektif. "Dan yang tidak kalah penting, kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Sebab, kalau kesejahteraanya bagus, kerjanya juga akan baik," katanya.
Wali kota perempuan pertama di ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini menyatakan sistem e-governtment yang ada di Surabaya telah banyak diterapkan daerah-daerah lain di Indonesia.
Terbaru, lanjut dia, rombongan Pemerintah Kota Malang yang dipimpin langsung Wali Kota Malang Moch Anton melakukan kunjungan ke Pemkot Surabaya, Selasa (5/12) untuk belajar tentang penerapan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik e-government.
Hanya saja, Pemkot Malang belum menerapkan inovasi dari e-government berupa e-budgeting dan e-panning yang selama ini telah diterapkan di Pemkot Surabaya. (*)
"Kuncinya pertama kita harus jadi lebih mudah bukannya lebih sulit. Kedua harus lebih cepat jangan malah lebih lama," ujar Wali Kota Risma di Surabaya, Rabu.
Ia mengatakan berbagai sistem elektronik e-government yang telah diterapkan di Kota Surabaya seperti e-budgeting, e-health hingga proses usulan masyarakat melalui e-Musrenbang sampai pelaksanaannya. Termasuk juga membahas sistem perizinan daring atau online Surabaya Single Windows (SSW), Command Center dan e-Kios.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pendukung e-government.
Termasuk tentang pentingnya pegawai ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan latar belakangnya supaya pelayanan kepada masyarakat berlangsung efektif. "Dan yang tidak kalah penting, kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Sebab, kalau kesejahteraanya bagus, kerjanya juga akan baik," katanya.
Wali kota perempuan pertama di ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini menyatakan sistem e-governtment yang ada di Surabaya telah banyak diterapkan daerah-daerah lain di Indonesia.
Terbaru, lanjut dia, rombongan Pemerintah Kota Malang yang dipimpin langsung Wali Kota Malang Moch Anton melakukan kunjungan ke Pemkot Surabaya, Selasa (5/12) untuk belajar tentang penerapan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik e-government.
Hanya saja, Pemkot Malang belum menerapkan inovasi dari e-government berupa e-budgeting dan e-panning yang selama ini telah diterapkan di Pemkot Surabaya. (*)
